Mendagri dan Ketua KPK Diskusi Pendidikan Antikorupsi serta Transparansi dalam Layanan Publik

Inisiatif ini sangat penting, terutama karena banyak kepala daerah yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 adalah sosok baru yang mungkin belum sepenuhnya memahami isi dari SE tersebut.

"Makanya ini momentum bagus, kita refresh surat edaran baru," ungkap Mendagri, menunjukkan pentingnya langkah ini untuk memperbarui pemahaman kepala daerah.

Selain membahas pendidikan, pertemuan ini juga menekankan pentingnya peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam sektor pelayanan publik, terutama melalui pengembangan Mal Pelayanan Publik (MPP).

MPP dianggap sebagai salah satu langkah konkret untuk mengurangi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dengan menciptakan sistem pelayanan yang terintegrasi, transparan, dan berbasis teknologi.

Sebagai langkah lanjutan dari pertemuan ini, Mendagri dan Ketua KPK sepakat untuk mengadakan rapat koordinasi lebih lanjut yang akan melibatkan kepala daerah, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikasmen), serta KPK.

Rapat ini akan berfungsi sebagai forum untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam menegakkan nilai-nilai antikorupsi, khususnya di sektor pendidikan dan pelayanan publik.