Bola.com, Jakarta - Kelompok aktivis muda lingkungan asal Bandung, Pandawara, melontarkan ajakan patungan membeli hutan lewat akun media sosial mereka, merespons kondisi rusaknya lingkungan yang menyebabkan banjir bandang Sumatera.
"Lagi ngelamun, tiba-tiba aja kepikiran gimana kalau masyarakat Indonesia bersatu berdonasi beli hutan-hutan agar tidak dialihfungsikan," bunyi unggahan kelompok aktivis lingkungan itu pada 4 Desember 2025.
Ajakan itu dengan segera direspons banyak pihak. Tak sedikit artis yang melontarkan nominal yang akan disumbangkan untuk inisiatif tersebut, seperti Denny Sumargo yang menyatakan akan berdonasi Rp1 miliar. Begitu pula dengan penyanyi dangdut Denny Caknan.
Namun, ide tersebut belakangan dikritisi sejumlah pihak, termasuk Walhi, dengan menyatakan bahwa hutan tidak bisa diperjualbelikan. Menanggapi itu, Pandawara menyatakan pada pendiriannya untuk tetap menjalankan rencana 'membeli hutan' agar tidak dialihfungsikan pada 2026.
"Proses wakaf hutan bisa kita lakukan bersama untuk mencegah deforestasi berlebih agar keseimbangan hutan tetap terjaga," tutur Gilang Rahma dalam video yang diunggah pada 8 Desember 2025.
Meski begitu, pihaknya tak ingin gegabah. Untuk merealisasikannya, ia dan kawan-kawannya kini sedang mempersiapkan rencana dengan matang.
"Kami pun akan melibatkan dan mengajak banyak pihak untuk merealisasikan rencana ini, seperti para senior kami di dunia aktivis lingkungan ataupun para tokoh-tokoh yang mengerti tentang pemanfaatan dan pelestarian hutan," ujarnya. Akun Walhi, Greenpeace, Hutan Wakaf Bogor, hingga Chanee Kalaweit, pendiri Yayasan Kalaweit, ikut ditampilkan.
Praktik Jual Beli Hutan Bertentangan dengan Konstitusi Indonesia
Gilang mewakili kawan-kawannya meminta doa agar rencana itu bisa diwujudkan demi kebaikan dan kesejahteraan bangsa. Namun, ia menekankan prosesnya harus dilakukan dengan baik dan benar.
Lalu, bagaimana sebenarnya aturan main dalam jual beli hutan? Mengutip kanal News Liputan6.com, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono menegaskan, praktik jual beli hutan bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Dia merujuk pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat.
Rafiq juga mengutip UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mempertegas bahwa seluruh kawasan hutan dalam wilayah Indonesia berada di bawah penguasaan negara. Alih fungsi dan kepemilikan hutan tidak bisa dilakukan sembarangan, karena menyangkut kepentingan publik dan kelestarian lingkungan.
"Ini dasar konstitusional yang menjadi pemahaman hutan bukan milik private yang bisa diperjualbelikan," kata Rafiq, Rabu malam, 10 Desember 2025.
Solusi Paling Realistis untuk Selamatkan Hutan
Rafiq menyatakan solusi paling realistis saat ini adalah memperkuat pengelolaan berbasis rakyat melalui skema legal yang sudah ada seperti Hutan Adat, Hutan Desa, dan Hutan Rakyat.
Ia mengatakan, langkah konkret bisa dimulai dari mendukung pengakuan wilayah adat, memperkuat komunitas penjaga hutan, mengurus legalitas lahan, hingga menekan negara menghentikan ekspansi industri ekstraktif.
Namun, jika di tengah upaya tersebut pemerintah masih gagal mengelola hutan agar tetap lestari, jual beli menjadi satu-satunya opsi penyelamatan. Rakyat harus mengambil alih hutan.
"Bila negara gagal mengelola hutan, maka kami siap mendukung ajakan ini dalam bentuk apa pun, selama hutannya tidak dikuasai secara private dan dikembalikan pada kelola rakyat," ujarnya.
Manajer Advokasi Pantau Gambut, Wahyu Perdana menambahkan, kepemilikan terhadap kawasan hutan di Indonesia secara hukum memang tidak dimungkinkan. Sistem yang berlaku saat ini hanya memberikan hak kelola, bukan hak milik atas hutan. Hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.