Bank Dunia Danai Proyek Pengelolaan Sampah Nasional Senilai 350 Juta Dolar AS

Bank Dunia gelontorkan dana 350 juta dolar AS untuk perbaikan sistem pengelolaan sampah di Indonesia.

BolaCom | Aning JatiDiterbitkan 19 Desember 2025, 18:20 WIB
Tumpukan sampah di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten ditutup dengan terpal. (Liputan6.com/Pramita Tristiawati)

Bola.com, Jakarta - Bank Dunia menyetujui pendanaan baru senilai 350 juta dolar AS (sekitar Rp5,8 triliun) guna mendukung upaya Indonesia mencapai target nasional pengelolaan sampah padat.

Dana tersebut dialokasikan melalui proyek Local Service Delivery Improvement Project (LSDP), yang ditujukan untuk menciptakan lingkungan lebih bersih dan sehat bagi lebih dari 15 juta penduduk, sekaligus melindungi sekitar 10 juta orang dari dampak perubahan iklim.

Advertisement

Persetujuan proyek ini diumumkan di Washington DC, Rabu (17-12-2025). Melalui LSDP, Bank Dunia akan memperkuat layanan dasar dan infrastruktur pengelolaan sampah di berbagai daerah.

Selain berdampak pada kualitas lingkungan, program ini diharapkan membuka peluang lapangan kerja hijau, menurunkan emisi gas metana, serta mendorong penerapan ekonomi sirkular di Indonesia.


Koordinasi dengan Pemda

Setiap harinya, jumlah sampah yang dibuang lebih dari 15.000 ton sampah. (merdeka.com/Arie Basuki)

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan pemerintah pusat saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menangani persoalan sampah secara menyeluruh hingga beberapa tahun ke depan.

"Saat ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah sampah hingga tahun 2029 melalui gabungan beberapa pendekatan secara strategis,” kata Tito Karnavian, Jumat (19-12-2025).

Ia menambahkan, dukungan internasional menjadi bagian penting dalam mencapai target jangka panjang pengelolaan sampah nasional.

"Dengan dukungan dari Bank Dunia dan solusi inovatif ini, kami bermaksud mewujudkan visi nasional nol sampah (zero waste) pada 2050-2060," lanjutnya.


Daerah Hadapi Tantangan Perkotaan

Krisis ini diakibatkan penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah di Cipeucang di Serpong, Tangerang Selatan. Tampak dalam foto, pemulung saat berada di antara tumpukan sampah pada salah satu ruas jalan di kawasan Pasar Manggis, Ciputat, Tangerang Selatan, Senin (15/12/2025). (merdeka.com/Arie Basuki)

Sebelumnya, program nasional "Indonesia Bersih" telah mendorong reformasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, serta penerapan prinsip ekonomi sirkular seperti reduce, reuse, recycle.

Namun, sejumlah tantangan masih dihadapi, terutama terkait keterbatasan kapasitas pemerintah daerah, pendanaan, serta operasional layanan persampahan.

Tekanan pengelolaan sampah diperkirakan akan makin besar seiring pertumbuhan kawasan perkotaan. Pada 2030, sebagian besar kota di Indonesia diproyeksikan dihuni dua hingga lima juta penduduk, yang berpotensi meningkatkan volume sampah secara signifikan.

Menjawab tantangan tersebut, LSDP dirancang untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dengan tahap awal menyasar 30 daerah di Indonesia. Program ini juga selaras dengan target nasional pengurangan sampah serta agenda pembangunan kota berkelanjutan.

Direktur Divisi Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung agenda tersebut.

"Bank Dunia siap mendukung pencapaian visi pemerintah Indonesia untuk mencapai zero waste, yang dapat membawa manfaat besar bagi jutaan orang," kata Carolyn Turk.


Tiga Pilar Reformasi Pengelolaan Sampah

Ilustrasi sampah. (Image by frimufilms on Freepik)

Proyek LSDP dijalankan melalui tiga pilar utama, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Pilar pertama berfokus pada reformasi nasional guna meningkatkan kinerja sektor pengelolaan sampah, dari pemilahan di sumber, pengurangan dan pengalihan sampah, profesionalisasi penyedia layanan, hingga penguatan keberlanjutan pembiayaan.

Pilar kedua mengusung skema hibah berbasis kinerja yang untuk pertama kalinya diterapkan secara luas di sektor pengelolaan sampah padat di Indonesia. Mekanisme ini diharapkan mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan sekaligus mendanai rencana pengelolaan sampah prioritas.

Pilar ketiga diarahkan pada peningkatan kapasitas lokal melalui pelatihan, pendampingan implementasi, serta berbagi pengetahuan, dengan pendekatan manajemen proyek yang terdesentralisasi.

Secara keseluruhan, proyek ini diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku dan sistem pengelolaan sampah, menciptakan lapangan kerja hijau yang berkelanjutan, serta mempercepat transisi Indonesia menuju ekonomi sirkular.

 

Sumber: liputan6.com

Berita Terkait