Bola.com, Jakarta - Ketua regulator independen sepak bola Inggris, David Kogan, menegaskan akan mengundurkan diri jika terjadi campur tangan politik dalam penanganan kasus Manchester City.
Ia memastikan lembaganya tetap independen dalam menjalankan tugas, termasuk menghadapi perkara yang berpotensi berujung pada sanksi berat bagi klub tersebut.
Man City dinyatakan bersalah atas pelanggaran luas terhadap aturan keuangan Premier League.
Klub yang didukung investor Uni Emirat Arab (UEA) itu terancam sanksi berupa denda besar, pengurangan poin, hingga pengusiran dari kasta tertinggi sepak bola Inggris.
Meski demikian, regulator masih menunggu hasil banding yang diajukan Man City atas putusan bersalah tersebut.
Kogan menegaskan belum ada tekanan politik terkait kasus itu maupun persoalan lainnya.
"Segala bentuk campur tangan politik dalam cara kami bekerja akan membuat saya mengundurkan diri dari jabatan ini. Saya sepenuhnya berpegang pada komitmen tersebut," ujar Kogan, dikutip dari AP.
Ia juga mengatakan tidak memperkirakan akan menerima tekanan politik pada masa mendatang.
Pelanggaran Man City
Pernyataan Kogan muncul setelah Perdana Menteri Inggris, Andy Burnham, menyatakan akan sangat menyayangkan jika Man City kehilangan pemiliknya saat ini.
Namun, Burnham menegaskan tidak akan terlibat langsung dalam proses penanganan kasus tersebut.
Man City dituduh memberikan informasi keuangan yang menyesatkan selama sembilan tahun, yakni pada periode 2009 hingga 2018.
Dalam rentang waktu tersebut, The Citizens meraih tiga gelar juara dan merekrut sejumlah pemain terbaik dunia.
Man City kemudian menikmati periode dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sepak bola Inggris.
Sebuah panel independen menyatakan Man City telah menggelembungkan pendapatan secara artifisial hingga lebih dari 1 miliar dolar AS selama hampir satu dekade.
Praktik tersebut dinilai sebagai upaya menghindari aturan financial fair play.
Skandal Terbesar
Putusan bersalah itu menjadi skandal terbesar dalam sejarah Premier League dan memunculkan pertanyaan mengenai masa depan klub.
Man City dimiliki Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Wakil Perdana Menteri UEA sekaligus anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi.
Kasus ini juga menjadi sorotan karena UEA merupakan satu di antara investor besar di Inggris.
Kogan menegaskan hubungan antara kedua negara tidak akan memengaruhi independensi regulator dalam menjalankan tugasnya.
AP melaporkan, regulator independen sepak bola Inggris dibentuk pemerintah tahun lalu untuk menetapkan standar tata kelola klub.
Lembaga ini memiliki kewenangan memaksa pemilik menjual klub serta menolak izin operasional apabila mereka dinilai tidak memenuhi persyaratan kelayakan.
Proses penerbitan izin bagi klub dijadwalkan mulai November 2026.
State of the Game
Kogan mengisyaratkan kasus Man City belum akan memengaruhi penerbitan izin selama proses banding masih berlangsung.
Namun, putusan yang telah melewati proses banding akan menjadi pertimbangan dalam evaluasi izin serta penilaian terhadap pemilik, direktur, dan eksekutif senior klub.
Pernyataan tersebut disampaikan Kogan di Manchester saat regulator merilis laporan bertajuk State of the Game, yang mengulas kondisi sepak bola Inggris.
Laporan itu menunjukkan persoalan keuangan masih membayangi banyak klub, meski sepak bola Inggris memiliki Premier League, kompetisi dengan pendapatan terbesar dan popularitas tertinggi di dunia.
Sebanyak 94 persen klub di seluruh tingkatan sepak bola Inggris tercatat mengalami kerugian. Lebih dari seperempat klub bahkan diperkirakan tidak mampu bertahan lebih dari 30 hari jika pemilik menghentikan pendanaan.
Kontradiksi Besar
Laporan tersebut juga menyoroti kebiasaan klub mengeluarkan uang secara berlebihan demi mengejar para pesaing sebagai satu di antara persoalan utama dalam pengelolaan keuangan.
"Di balik kesuksesan sepak bola Inggris, terdapat kontradiksi besar. Sebagian klub kami termasuk yang terkaya dan paling kompetitif di dunia, sementara klub lainnya berada di ambang kehancuran finansial. Kondisi keuangan yang rapuh ini tidak bisa lagi diabaikan," ujar Kogan.
Menurut laporan itu, pendapatan industri sepak bola Inggris mencapai 9 miliar paun. Meski demikian, banyak klub secara teknis tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan dan makin bergantung pada suntikan dana pemilik.
Pembayaran Solidaritas
Kepala eksekutif regulator, Richard Monks, mengungkapkan 17 klub tetap akan merugi sekalipun para pemain mereka bermain tanpa menerima bayaran.
"Pemilik banyak klub sepak bola menyuntikkan dana hanya dua atau tiga hari sebelum jadwal pembayaran gaji, tanpa menyimpan uang tunai di klub. Sebagian besar bisnis tidak dijalankan dengan cara seperti ini. Ini merupakan persoalan besar yang harus dibenahi oleh sepak bola," kata Monks.
Regulator juga terlibat dalam pembahasan antara Premier League dan English Football League (EFL) mengenai pembayaran solidaritas untuk mendukung perkembangan kompetisi kasta bawah.
Skema tersebut mencakup pembayaran kompensasi bagi klub yang terdegradasi dari kasta tertinggi.
Regulator mengusulkan perubahan mekanisme pembayaran agar distribusi dana lebih merata di antara klub-klub.
Usulan tersebut menjadi bagian dari serangkaian langkah untuk mendorong klub memperbaiki pengelolaan risiko keuangan.
Sumber: AP