FFI Bawa Masalah Penerbitan SK ke Komite Etik PSSI

Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) resmi membawa dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, kepada Komite Etik PSSI.

BolaCom | Yus Mei SawitriDiterbitkan 17 November 2026, 15:16 WIB
Ketua umum FFI, Michael Victor Sianipar berbicara kepada awak media di GBK Arena, Jakarta, Senin (11/8/2025). (Bola.com/Hery Kurniawan).

Bola.com, Jakarta - Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI) resmi membawa dugaan pelanggaran etik yang melibatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, kepada Komite Etik PSSI.

Laporan tersebut ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024–2028 hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024, Michael Victor Sianipar. FFI meminta Komite Etik PSSI melakukan pemeriksaan independen terhadap proses penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026.

Advertisement

SK tersebut menjadi sorotan karena menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI sekaligus membatalkan mandat kepengurusan hasil kongres. FFI menilai terdapat sejumlah persoalan prosedural dan dugaan pelampauan kewenangan dalam penerbitan keputusan tersebut.

FFI menegaskan laporan itu bukan ditujukan untuk menyerang pribadi pihak tertentu ataupun menghalangi pelaksanaan KLB. Organisasi tersebut justru ingin memastikan setiap proses demokrasi berjalan sesuai aturan dan memiliki dasar hukum yang jelas.

 


Poin-Poin Pengaduan

Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI.

Ada empat poin utama yang menjadi dasar pengaduan FFI kepada Komite Etik PSSI.

Pertama, FFI mempersoalkan tidak adanya dasar kewenangan dalam Statuta PSSI yang memungkinkan pencabutan mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028 melalui SK tersebut.

FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Ketentuan itu disebut menempatkan kewenangan memilih maupun memberhentikan ketua asosiasi anggota melalui mekanisme kongres masing-masing asosiasi.

Kedua, FFI menilai terdapat pengabaian terhadap hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa internal. Menurut mereka, keputusan tersebut diterbitkan tanpa pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan bagi pihak terkait untuk membela diri.

FFI juga mempersoalkan tidak adanya minimal tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial. Selain itu, Sekretariat Jenderal PSSI dinilai tidak menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal dalam waktu 30 hari kerja melalui pembentukan tim ad hoc.

Ketiga, FFI meminta investigasi terhadap dugaan konflik kepentingan dalam Rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026.

FFI mengungkapkan adanya dugaan oknum anggota Exco PSSI yang merangkap sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi untuk mengajukan permohonan KLB FFI. Oknum tersebut juga diduga ikut mengambil keputusan dalam rapat tanpa terlebih dahulu menyatakan adanya potensi konflik kepentingan.

Keempat, FFI menilai penunjukan Plt Ketua FFI yang sekaligus diberi mandat menyelenggarakan KLB Pemilihan FFI berpotensi mencederai independensi asosiasi anggota. Langkah tersebut dianggap mengambil alih mekanisme internal organisasi dan membuka ruang intervensi pihak ketiga.

"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," ujar Michael Victor Sianipar, Senin (17/11/2026).

"Pengaduan ini adalah ikhtiar menjaga marwah konstitusi sepak bola dan futsal nasional agar setiap pejabat organisasi tunduk pada prinsip fair play, integritas, dan aturan yang disepakati bersama," imbuhnya.

 

 


Khawatir Asosiasi Anggota Lain Ikut Terdampak

Presiden Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar.

Michael juga menilai persoalan ini perlu mendapat perhatian serius Komite Etik PSSI karena berpotensi berdampak terhadap asosiasi anggota lainnya.

Ia mengaku telah dihubungi sejumlah asosiasi anggota PSSI yang mempertanyakan penerbitan SK tersebut. Menurutnya, persoalan ini bukan hanya menyangkut FFI, melainkan juga kepastian hukum dan independensi organisasi-organisasi di bawah naungan PSSI.

"Jujur, saya dihubungi beberapa Asosiasi Anggota di tubuh PSSI juga terkait kejadian ini. SK ilegal yang diterbitkan menjadi pertanyaan bukan hanya bagi kami di Futsal, tapi menjadi keresahan bagi banyak unsur di lingkup Sepak Bola Indonesia juga," kata Michael.

Ia menegaskan laporan tersebut juga bertujuan mendorong terbentuknya sistem pengawasan yang mampu mencegah penyalahgunaan wewenang di lingkungan PSSI.

Mengingat Komite Etik merupakan badan yudisial independen yang keputusannya tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya, FFI meminta pembentukan tim investigasi khusus.

Tim tersebut diharapkan memeriksa dokumen Rapat Exco PSSI pada 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan dari seluruh pihak terkait secara objektif dan transparan.

Sebagai bentuk keseriusan, FFI juga telah menyampaikan tembusan laporan tersebut kepada FIFA dan AFC.

Berita Terkait