Ini Langkah Pemerintah Atasi Anak-anak Kecanduan Gim dan Media Sosial

Wihaji juga menekankan pentingnya peran orang tua dalam mengurangi kecanduan anak atau remaja terhadap perangkat gawai. Orang tua diharapkan meluangkan waktu untuk berbicara dan berinteraksi secara berkualitas dengan anak-anak mereka.

"Handphone itu lebih dari 7-8 jam kita pegang, itu akan memengaruhi otak dan membentuk mental kita. Saya setuju bahwa remaja adalah kekuatan, oleh karena itu harus diedukasi dengan baik, diberi penjelasan, ruang, tempat, dan kesempatan untuk mencurahkan pikiran, sekaligus diberikan apresiasi buat mereka," ucapnya.

Hal ini menunjukkan bahwa interaksi yang baik antara orang tua dan anak dapat berkontribusi dalam mengurangi dampak negatif dari penggunaan gawai.

Di sisi lain, Kementerian Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat. Program ini dirancang untuk melibatkan perempuan agar mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan teknologi digital.

Tujuan dari inisiatif ini adalah untuk mengurangi penggunaan gawai dan media sosial yang tidak sehat di kalangan anak. Menteri PPPA, Arifah Fauzi, juga mengungkapkan bahwa pemerintah berencana meluncurkan fasilitas bermain dan berkreasi bagi anak-anak, yang dinamakan Ruang Bersama Merah Putih.

Program ini akan menyediakan permainan tradisional sebagai alternatif yang menarik, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan anak pada media sosial dan gawai.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) telah melakukan pertemuan dengan seorang siswi kelas 8 SMP di Semarang yang dikenal dengan inisial S. Siswi tersebut mengalami kesulitan untuk naik kelas akibat kecanduan permainan daring.

"Saya baru saja menemui seorang siswi kelas 8 SMP di Semarang yang kecanduan game online," ungkap Kawiyan, Komisioner KPAI di Subklaster Anak Korban Pornografi dan Cyber.

Kawiyan menjelaskan bahwa S tidak dapat naik kelas selama satu tahun terakhir karena sering absen dari sekolah. Ibu S mengungkapkan bahwa putrinya menghabiskan sebagian besar malam untuk bermain gim, sehingga ia kesulitan untuk bangun pagi dan pergi ke sekolah.

Pemerintah saat ini sedang merumuskan Peraturan Presiden (Perpres) yang bertujuan untuk melindungi anak dari dampak negatif game online. Diharapkan regulasi ini akan selesai pada tahun 2024.

Perpres ini dirancang untuk memperkuat aturan mengenai penggunaan game online, terutama bagi anak-anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyambut positif inisiatif ini dan berharap agar regulasi tersebut mencakup aspek pencegahan serta penanganan yang efektif.

KPAI juga mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk mengambil tindakan tegas dengan memblokir game online yang mengandung elemen kekerasan dan perjudian.

Sebagai contoh, game seperti Roblox dan Free Fire telah terbukti dapat memicu perilaku agresif pada anak-anak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, juga memberikan peringatan mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh Roblox dan melarang siswa untuk memainkannya.

Selain itu, anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh, mengusulkan agar penggunaan gadget dan akses internet bagi anak di bawah 16 tahun dilarang secara total. Ia berpendapat bahwa pembatasan saja tidak cukup efektif karena anak-anak masih bisa meminjam akun dari orang lain.

Di sisi lain, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah untuk menerapkan verifikasi usia pengguna yang ketat dan transparan pada semua platform digital.

Sinergi antara pembuat kebijakan dan penyedia layanan digital sangat diharapkan dapat menciptakan ekosistem daring yang lebih aman. Ini mencakup pengembangan teknologi filter, fitur kontrol orang tua, serta mekanisme pelaporan untuk konten yang berbahaya.

Selain itu, penting untuk membangun ketahanan anak terhadap dampak negatif teknologi sejak dini melalui pendidikan yang menekankan pada karakter dan nilai-nilai iman.

Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, yang menjabat sebagai Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga) serta Kepala BKKBN, menegaskan bahwa aktivitas fisik dan olahraga memiliki peranan yang sangat penting.

Menurutnya, ini adalah solusi yang efektif untuk mengatasi masalah kecanduan gim daring yang semakin marak. Anak-anak saat ini seringkali mencari dopamin instan melalui aktivitas scrolling, yang dapat berujung pada kecanduan.

Ia mengimbau kepada orang tua agar lebih aktif terlibat dalam mengajak anak-anak mereka untuk beraktivitas fisik di luar ruangan. Paparan sinar matahari dan kegiatan olahraga dapat memicu produksi dopamin alami yang sangat bermanfaat bagi kesehatan fisik dan mental anak. Manusia sebenarnya dirancang untuk bergerak, bukan hanya duduk atau menghabiskan waktu dengan scrolling.

Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, juga telah memberikan penjelasan mengenai alasan di balik rencana pembatasan gim daring, terutama Roblox. Salah satu kekhawatiran yang paling mendasar adalah kemungkinan anak-anak meniru konten kekerasan yang sering muncul dalam permainan tersebut.

Kecanduan bermain gim tidak hanya mengurangi aktivitas fisik anak, tetapi juga dapat berdampak negatif pada perkembangan motorik dan emosional mereka. Pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat dalam melindungi anak-anak di dunia digital melalui berbagai inisiatif yang telah diluncurkan. Salah satu inisiatif tersebut adalah Program Tunas, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025.

Program ini merupakan hasil kolaborasi yang erat antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jika terbukti bahwa game Roblox membahayakan anak, pemerintah bahkan tidak ragu untuk memblokir akses ke permainan tersebut secara total.