BI Pastikan Payment ID Bukan Alat Intip Transaksi Pribadi Masyarakat

Menurut Dicky, dukungan data akurat sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk di sektor UMKM. Saat ini, banyak pelaku UMKM yang kesulitan mendapatkan akses pembiayaan karena catatan kredit mereka belum dikenal lembaga keuangan.

BI berharap, melalui analisis berbasis Payment ID, potensi ekonomi UMKM bisa lebih teridentifikasi sehingga akses kredit dapat terbuka lebih luas.

Namun, Dicky menegaskan setiap pembukaan data ekonomi tetap harus melalui proses persetujuan aktif dari pemilik data.

"Tidak bisa sembarangan. Persetujuan nasabah adalah prinsip utama di bisnis perbankan. Apalagi sekarang ada UU PDP yang melindungi privasi secara ketat," jelasnya.

Hingga kini, Payment ID masih dalam tahap uji coba dan belum akan dirilis pada 17 Agustus 2025 seperti rumor yang beredar. Peran spesifiknya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah.

"Kami menunggu arahan, seperti apa bantuan yang bisa diberikan dengan memanfaatkan data di sistem keuangan," kata Dicky.

Payment ID adalah identitas unik berisi sembilan karakter yang dihasilkan dari data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sistem ini bertujuan mengintegrasikan informasi keuangan individu, dari rekening bank hingga dompet digital, untuk mempermudah analisis sektor keuangan, khususnya dalam penyaluran kredit.

Meski begitu, BI menegaskan bahwa Payment ID tidak akan menggantikan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) milik Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Setiap lembaga keuangan tetap wajib meminta persetujuan nasabah sebelum mengakses informasi profil secara detail.

Sumber: merdeka.com