Rp1.376 Triliun Belanja Pusat Mengalir Langsung ke Masyarakat Tahun Depan

Menkeu memerinci bahwa dana besar tersebut akan digulirkan melalui sejumlah program perlindungan sosial dan pembangunan.

Beberapa di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako, bantuan iuran jaminan kesehatan, cek kesehatan gratis, program makan bergizi gratis, hingga inisiatif Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih).

"Ini semuanya letaknya di daerah, dinikmati oleh masyarakat di daerah. Jadi, APBN dari sisi belanja pusat cukup besar yang dilakukan pemerintah pusat, langsung kepada masyarakat di daerah," jelas Sri Mulyani.

Berikut alokasi belanja pusat yang akan langsung dinikmati masyarakat pada 2026:

• Program Keluarga Harapan (PKH): Rp28,7 triliun
• Program Indonesia Pintar (PIP)/KIP kuliah/beasiswa: Rp88,6 triliun
• Kartu sembako (BPNT): Rp43,8 triliun
• Bantuan iuran jaminan kesehatan: Rp69 triliun
• Cek kesehatan gratis dan revitalisasi TB: Rp7,3 triliun
• Renovasi/revitalisasi sekolah: Rp22,5 triliun
• Program makan bergizi gratis: Rp335 triliun
• Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda: Rp27,9 triliun
• Preservasi jalan dan jembatan: Rp24,9 triliun
• Perumahan: Rp48,7 triliun
• Bendungan dan irigasi: Rp12 triliun
• Kopdes Merah Putih: Rp83 triliun
• ubsidi non-energi (KUR, pupuk, dll): Rp108,8 triliun
• Tunjangan profesi guru dan dosen non-PNS: Rp63,5 triliun
• Subsidi energi/kompensasi: Rp381,3 triliun
• Lumbung pangan: Rp22,4 triliun
• Bulog dan cadangan pangan: Rp28,5 triliun
• Kampung nelayan dan penggaraman nasional: Rp6,6 triliun

Sri Mulyani menegaskan, alokasi ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan wujud nyata agar APBN hadir dan berdampak langsung bagi masyarakat, termasuk yang tinggal jauh dari pusat kota.

Sumber: merdeka.com