CSIS Mengingatkan Dampak Program Prioritas RAPBN 2026 terhadap Sektor Usaha

Di samping itu, pembangunan tiga juta rumah mendapatkan dukungan anggaran sebesar Rp57,7 triliun untuk membangun 770 ribu unit rumah. Tidak kalah signifikan, ketahanan energi dialokasikan Rp402,4 triliun, sedangkan ketahanan pangan mendapat alokasi Rp164,6 triliun.

"Ini jumlah yang sangat besar peningkatannya dibanding RAPBN sebelumnya," ujar Deni dalam Media Briefing RAPBN 2026: Menimbang Janji Politik di Tengah Keterbatasan Fiskal di Jakarta pada Senin (18/8). Di balik anggaran yang besar ini, CSIS mengingatkan akan adanya potensi risiko yang perlu diwaspadai.

Pembiayaan program-program besar melalui partisipasi Bank Indonesia dan bank-bank Himbara dapat memicu efek crowding out. "Adanya program-program ini juga berpotensi dapat memicu crowding out efek terhadap konsumsi dan investasi swasta, terutama ketika ini melibatkan Bank Indonesia atau Bank-Bank Himbara yang dipaksa untuk turut membiayai program-program tersebut," jelasnya.

Jika situasi ini dibiarkan, maka dapat menghambat investasi produktif dan memperlambat pertumbuhan konsumsi rumah tangga, yang merupakan dua komponen kunci dalam perekonomian nasional. "Ini bisa mengganggu stabilitas makroekonomi Indonesia," tegasnya.

CSIS mengingatkan bahwa selain adanya risiko crowding out, terdapat juga kemungkinan dominasi dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan program-program prioritas. Keterlibatan yang signifikan dari TNI dan Polri dapat menyebabkan terjadinya sentralisasi, sementara itu, peran pemerintah daerah justru dapat melemah akibat adanya penurunan dalam transfer ke daerah (TKD).

Oleh karena itu, CSIS merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi ulang terhadap desain program prioritas yang ada. Penekanan tidak seharusnya hanya pada besarnya anggaran yang dialokasikan, tetapi lebih kepada bagaimana cara memastikan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan dari kebijakan yang diterapkan.

"Pemerintah sebaiknya perlu meninjau kembali desain pelaksanaan program-program prioritas tersebut guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program tersebut dan menjaga stabilitas makroekonomi nasional," jelas dia.