Bapanas Resmi Naikkan HET Beras, Ini Alasannya

Dalam rapat Komisi IV DPR RI pada 21 Agustus 2025, Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa sesuai Perpres Nomor 66 Tahun 2021, kewenangan penuh soal penetapan harga beras berada di bawah Bapanas.

"Kalau mengacu pada Perpres 66 Tahun 2021 maka harga itu yang menentukan Bapanas, cadangan pangan nasional itu Bapanas, dan harga eceran tertinggi juga ditentukan oleh Bapanas," ujarnya.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam forum yang sama menegaskan bahwa urusan harga sebenarnya bukan tugas pokok Kementerian Pertanian. Namun, pihaknya tetap merasa terpanggil karena persoalan ini menyangkut kepentingan petani.

"Tapi, kami merasa bertanggung jawab karena kami bersama petani. Sebenarnya bukan urusan kami, kalau mau buang badan dan diam saja, masalah beras bisa lebih parah. Hanya, desakannya datang ke kami. Yang penting kita sepakat, jangan nanti pertanyaan soal harga selalu ke Menteri Pertanian karena itu tupoksinya Bapanas," tegas Amran.

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto (Titi), menambahkan perlunya kejelasan pembagian tugas agar publik tidak keliru memahami. Ia menegaskan, produksi beras adalah tanggung jawab Kementerian Pertanian, sementara urusan harga berada di bawah Bapanas.

"Kami ngerti kalau masalah harga itu urusannya bukan di Kementerian Pertanian. Urusan produksi ada di Kementerian Pertanian, sementara urusan penetapan harga di Bapanas. Jadi, khalayak juga tahu bahwa penentuan harga bukan tupoksinya Kementan," kata Titi.

Ia juga meminta Bapanas menghitung ulang besaran HET dengan mempertimbangkan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat petani yang saat ini berada di kisaran Rp6.500 per kilogram.

Sumber: merdeka.com