Kegagalan Pengesahan UU Perampasan Aset Dinilai Memicu Kekecewaan Publik

Bola.com, Jakarta - Wacana pembentukan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset kembali mencuat ke permukaan.

Kendati dianggap krusial dalam upaya pemberantasan korupsi, regulasi ini tak kunjung disahkan sejak pertama kali dibahas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pengamat mata uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi, menilai lambannya proses legislasi membuat publik makin pesimistis.

Harapan masyarakat untuk melihat aset hasil tindak pidana dirampas demi kepentingan sosial kerap kandas di meja politik.

"Undang-undang perampasan aset itu sudah masuk ke DPR sejak zaman SBY, lalu berlanjut ke masa Jokowi, tapi tetap belum terlaksana. Sekarang masuk ke era Prabowo, kondisinya pun sama, belum berjalan,” ujar Ibrahim, Rabu (3-9-2025).

Menurutnya, kemandekan regulasi ini makin menimbulkan persepsi negatif, terutama di tengah kondisi ekonomi yang serbasulit.

"Banyak masyarakat kecewa. Dengan situasi ekonomi global yang berdampak pada dalam negeri, publik justru berharap ada UU Perampasan Aset. Tapi, yang terlihat, komitmen itu tidak berjalan," tambahnya.