RUU Perampasan Aset Masuk Agenda Utama DPR, Dasco: Tunggu KUHAP Rampung Dulu

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menilai pembahasan RUU Perampasan Aset akan berjalan lebih cepat jika diusulkan sebagai inisiatif DPR.

Menurutnya, parlemen sudah menunjukkan kesiapan sehingga tinggal menunggu kesepakatan bersama.

"Kalau usul inisiatif DPR, saya pastikan lebih cepat karena DPR-nya sudah siap," kata Supratman, dikutip dari Antara, Rabu hari ini.

Ia menyebut pihaknya masih akan berkonsultasi dengan pimpinan DPR untuk menentukan apakah RUU ini diusulkan oleh pemerintah atau DPR.

Supratman menegaskan, Presiden Prabowo Subianto sudah menempatkan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas.

Saat ini, pemerintah masih menunggu pengesahan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2026 serta revisi Prolegnas 2025.

"Kami sedang berusaha untuk pengesahan prolegnas mendatang, apakah masuk evaluasi 2025 atau langsung ke 2026," jelasnya.

Supratman juga menepis anggapan bahwa RUU ini hanya muncul karena adanya aksi demonstrasi. Menurutnya, draf RUU sudah lama disiapkan pemerintah dan sempat masuk agenda pembahasan internal.

"Bahkan sebelum demo pun, kami sudah mempersiapkan agar begitu evaluasi Prolegnas dilakukan, RUU Perampasan Aset bisa langsung dimasukkan," ungkapnya.

Soal wacana penerbitan Perppu Perampasan Aset, Supratman menilai itu bukan pilihan yang ideal. Menurutnya, selama pembahasan berjalan normal dengan komitmen kuat dari semua pihak, jalur reguler jauh lebih baik.

Di sisi lain, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Sturman Panjaitan, memastikan pihaknya berkomitmen mempercepat pembahasan RUU tersebut.

"Kami sudah mulai membahas pada Senin (1-9-2025). Baleg bekerja semaksimal mungkin," ujar Sturman, Selasa lalu.

Ia menegaskan pentingnya melibatkan publik dalam penyusunan regulasi ini agar sesuai kebutuhan masyarakat.

"Partisipasi masyarakat akan terus diperkuat supaya undang-undang yang dihasilkan tidak jauh dari aspirasi mereka," tegasnya.

Sumber: merdeka.com