OJK: Korban Kerusuhan Dijamin Dapat Santunan

Selain peran BPJSTK, terdapat dua lembaga lain yang juga berkontribusi, yaitu Asabri dan Taspen.

Asabri memberikan santunan kepada anggota TNI dan Polri yang terkena dampak, sementara Taspen bertugas menyalurkan perlindungan bagi aparatur sipil negara (ASN).

Santunan yang diberikan ditujukan kepada korban yang menjalani perawatan di rumah sakit maupun yang meninggal dunia akibat kerusuhan tersebut.

Keberadaan dukungan jaminan ini sangat penting untuk membantu meringankan beban keluarga korban di tengah situasi yang sulit.

OJK menegaskan bahwa mereka akan terus memantau proses penyaluran santunan agar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Koordinasi yang intensif antara OJK dan lembaga terkait dilakukan untuk memastikan bahwa semua korban mendapatkan hak-haknya.

"Kemudian juga Asabri dan juga Taspen memberikan santunan untuk kecelakaan kerja kepada peserta TNI Polri dan juga ASN. Terus kami identifikasi, tapi yang sudah teridentifikasi sudah dibayarkan santunannya," tambah Ogi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah mengambil alih biaya pengobatan untuk para korban yang mengalami luka akibat kerusuhan yang terjadi saat unjuk rasa di Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menginformasikan bahwa terdapat 716 warga yang mengalami cedera di luar jajaran Polri.

"700 lebih tadi semua biaya ditanggung sepenuhnya oleh Pemprov DKI Jakarta," ungkap Pramono saat memberikan keterangan di Balaikota, Senin lalu.

Selain itu, Pramono memberikan penghargaan kepada pihak TNI dan Polri yang telah berperan dalam menjaga keamanan selama aksi unjuk rasa tersebut.

"Dalam kesempatan ini sekali lagi kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Forkopimda," kata Pramono.

Sebelumnya, Pramono Anung juga mengungkapkan kerugian material yang ditimbulkan akibat kerusuhan tersebut.

Ia menyatakan bahwa setidaknya 22 halte Transjakarta mengalami kerusakan, di mana enam di antaranya bahkan mengalami kebakaran total. 

Kerusakan yang terjadi, di antaranya infrastruktur MRT mengalami kerugian sebesar Rp3,3 miliar, sedangkan Transjakarta mengalami kerugian yang lebih besar, yakni Rp 41,6 miliar. Kerusakan pada CCTV dan fasilitas pendukung lainnya mencapai Rp5,5 miliar.

Dengan demikian, total kerugian yang dialami mencapai Rp 55 miliar.

Angka-angka tersebut menggambarkan dampak dari kerusakan yang terjadi. Kerugian yang signifikan ini akan berdampak pada operasional dan layanan transportasi publik di Jakarta.

Penting untuk segera melakukan perbaikan agar layanan dapat kembali berjalan normal.

Diharapkan langkah-langkah perbaikan dapat dilakukan dengan cepat untuk meminimalkan dampak lebih lanjut bagi masyarakat pengguna transportasi umum.