Sosok-Sosok di Balik 17+8 Tuntutan Rakyat yang Viral

Perumusan "17+8 Tuntutan Rakyat" merupakan kerja kolaboratif dari berbagai figur berpengaruh. Mereka menginisiasi pengumpulan suara-suara masyarakat dan menyusunnya menjadi dokumen terstruktur.

Beberapa nama yang terlibat secara aktif antara lain:

• Jerome Polin, YouTuber dan kreator konten matematika populer.
• Andovi da Lopez, aktor sekaligus komedian dengan pengikut luas.
• Salsa Erwina Hutagalung, konten kreator sekaligus aktivis sosial.
• Abigail Limuria, co-founder What Is Up Indonesia?
• Fathia Izati Malaka, musisi dan aktivis sosial.
• Andhyta F Utami, ekonom lingkungan.
• Cheryl Marella, jurnalis.
• JS Khairen dan Cania Citta.

Keterlibatan mereka mencerminkan representasi lintas latar belakang dan keahlian, dari dunia seni, hukum, aktivisme hingga jurnalisme.

Dokumen ini disusun bukan dari nol, melainkan merangkum aspirasi masyarakat yang tersebar di berbagai kanal. Media sosial menjadi sumber utama, dengan jutaan komentar, cerita di Instagram, serta diskusi publik yang diolah menjadi tuntutan konkret.

Selain itu, dokumen ini mengintegrasikan desakan dari 211 organisasi masyarakat sipil melalui website YLBHI, siaran pers dari Pusat Studi Hukum & Kebijakan (PSHK), serta pernyataan dari Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.

Aspirasi dari petisi online seperti "12 Tuntutan Rakyat Menuju Reformasi Transparansi & Keadilan" di Change.org dan tuntutan buruh pada 28 Agustus 2025 turut menjadi bagian penting.

Pendekatan ini memastikan bahwa dokumen "17+8 Tuntutan Rakyat" menjadi kompilasi menyeluruh dari berbagai suara masyarakat yang selama ini terfragmentasi.

Abigail Limuria menegaskan bahwa tujuan dokumen ini adalah merangkum prioritas rakyat dan memberikan panduan jelas bagi pemerintah dan DPR. Dokumen ini dirancang agar aspirasi publik dapat diterima dan ditindaklanjuti secara tepat, bukan sekadar menjadi catatan kosong.

Tuntutan dibagi menjadi dua kategori:

17 poin jangka pendek: diharapkan dapat dipenuhi paling lambat 5 September 2025, menekankan urgensi beberapa isu.

8 poin jangka panjang: ditargetkan selesai 31 Agustus 2026, menandakan beberapa masalah membutuhkan proses dan solusi berkelanjutan.

Dengan format ini, "17+8 Tuntutan Rakyat" bukan hanya menjadi dokumen aspiratif, tetapi juga alat koordinasi untuk mendorong respons konstruktif dari pemerintah dan DPR.