Satgas PHK Segera Dibentuk, Airlangga: Sudah Dapat Persetujuan Presiden

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa pemerintah terus berupaya berkoordinasi dengan asosiasi buruh mengenai tuntutan mereka untuk meningkatkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2026.

Dalam konteks ini, dia menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan untuk pembentukan Satgas PHK serta Dewan Kesejahteraan Buruh.

"Selanjutnya, nanti akan kami tindaklanjuti dengan kami akan berkumpul lagi bersama-sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, kemudian bersama dengan teman-teman Serikat Buruh termasuk di situ, kami juga melibatkan teman-teman Apindo, Kadin, dan seterusnya supaya satgas dan Dewan Kesejahteraan Buruh ini bisa segera bisa bekerja sebagaimana yang kita sudah sepakat di dalam diskusi-diskusi kita," jelas Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis lalu.

Pemerintah berkomitmen untuk mendengarkan tuntutan para buruh. Prasetyo berharap bahwa dengan terbentuknya Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, komunikasi antara pemerintah dan buruh akan menjadi lebih intens.

"Berkenaan dengan masalah hari ini teman-teman buruh menyampaikan aspirasi, saya kira itu sesuatu hal yang lain ya, itu juga tidak ada masalah sebagai sebuah penyampaian aspirasi, yang nanti justru kami berharap dengan sekarang terbentuk Dewan Kesejahteraan Buruh dan Satgas PHK, itu akan bisa komunikasi jauh lebih intens," jelas Prasetyo.