Ramai Soal Pajak Warisan, DJP Luruskan: Warisan Bukan Objek PPh

Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh).

"Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluruskan bahwa warisan bukan merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh). Berikut penjelasan DJP," kata Rosmauli, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Kamis (11-9-2025).

Ia menjelaskan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari pengenaan PPh. Artinya, ahli waris tidak dibebani pajak penghasilan atas aset yang mereka terima.

Pengecualian ini tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2023 Pasal 3 ayat (1) huruf d, yang menyebutkan penghasilan dari pengalihan hak atas tanah/bangunan karena warisan bisa dibebaskan dari PPh Final melalui penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh.

Untuk memperoleh SKB PPh, ahli waris dapat mengajukan permohonan secara tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pewaris atau ahli waris terdaftar, dengan melampirkan dokumen berikut:

• Fotokopi akta/penetapan waris atau surat keterangan ahli waris yang sah
• Fotokopi sertipikat tanah/bangunan yang diwariskan
• Identitas pewaris dan ahli waris
• Dokumen lain yang diminta KPP sesuai ketentuan

"Setelah diverifikasi, KPP akan menerbitkan SKB PPh sehingga proses balik nama sertipikat tanah/bangunan tidak dikenai pajak," jelas Rosmauli.

DJP juga meluruskan kerancuan publik terkait perbedaan PPh dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

PPh Final atas pengalihan hak karena warisan bisa dibebaskan melalui SKB. Namun, BPHTB tetap berlaku karena merupakan pajak daerah sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

"Direktorat Jenderal Pajak mengimbau masyarakat untuk memahami secara tepat ketentuan perpajakan terkait warisan. Tidak ada pajak penghasilan atas warisan, dan ahli waris memiliki hak untuk mengajukan SKB PPh agar terbebas dari pengenaan pajak," tegas Rosmauli.

Sumber: merdeka.com