Warisan Tidak Kena PPh, DJP Tegaskan Hanya Berlaku BPHTB

Dalam PMK 81/2024, tepatnya Pasal 200 ayat (1) huruf d, disebutkan bahwa pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena warisan dikecualikan dari objek PPh. Artinya, ahli waris tidak perlu membayar pajak penghasilan atas properti yang mereka terima.

Meski demikian, pembebasan PPh warisan memerlukan dokumen pendukung berupa surat keterangan bebas pajak.

"Surat tersebut berlaku untuk penghasilan dari pengalihan warisan maupun dari perjanjian jual beli tanah dan bangunan. Jadi, ada proses administratif yang tetap harus ditempuh," jelas Rosmauli. 

Untuk memperoleh surat keterangan bebas PPh, ahli waris perlu mengajukan permohonan tertulis ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat mereka terdaftar. Alternatif lain, pengajuan juga bisa dilakukan secara daring melalui platform Coretax DJP.

Ketentuan lebih terperinci mengenai prosedur pengajuan ini terdapat pada Pasal 200 ayat (2) PMK 81/2024.

DJP menganjurkan masyarakat untuk memahami aturan tersebut agar proses administrasi dapat berjalan lancar.

Rosmauli juga mengingatkan agar masyarakat tidak mencampuradukkan PPh dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Menurutnya, warisan memang bebas dari PPh, tetapi ahli waris tetap wajib membayar BPHTB sebagai pajak daerah.

"BPHTB tetap berlaku karena masuk kategori pajak daerah, dan ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022," ucapnya.

Dengan penegasan ini, DJP berharap masyarakat dapat memahami perbedaan aturan perpajakan terkait warisan. Warisan tidak dikenakan PPh, namun ahli waris tetap berkewajiban memenuhi pembayaran BPHTB sesuai ketentuan yang berlaku.

Sumber: merdeka.com