Sukses


Pemerintah Pastikan Tambah Saham Freeport, Kepemilikan Bisa Tembus 61 Persen

Pemerintah memastikan tambah saham Freeport lebih dari 10 persen.

Bola.com, Jakarta - Pemerintah memastikan akan menambah kepemilikan saham di PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan, tambahan saham tersebut dipastikan lebih dari 10 persen, melampaui target awal yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, awalnya kan penambahan saham Freeport itu 10 persen. Perkembangan yang terjadi di atas 10 persen," ujar Bahlil usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15-9-2025).

Saat ini, melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), pemerintah sudah memegang 51 persen saham Freeport.

Dengan penambahan terbaru, porsi kepemilikan negara diperkirakan akan menembus lebih dari 61 persen.

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 3 halaman

Percepat Komunikasi

Namun, Bahlil belum menyebut angka pasti tambahan saham tersebut.

"Berapa pastinya nanti saya akan umumkan setelah tanda tangan proses perpanjangan," katanya.

Bahlil menambahkan, Presiden Prabowo telah memintanya untuk mempercepat komunikasi dengan pihak Freeport agar proses akuisisi segera rampung.

"Saya diminta untuk bisa melakukan komunikasi percepatan dan kalau itu sudah fix, Insyaallah Freeport akan kita mempertimbangkan untuk melakukan kelanjutan daripada kontrak," tutur Bahlil.

3 dari 3 halaman

Saham Tambahan Dinilai Murah

Bahlil juga menilai harga penambahan saham Freeport kali ini relatif murah dibanding nilai aset perusahaan tambang tersebut.

"Untuk 10 persen lebih, itu biayanya sangat murah sekali karena valuasi asetnya kan kita anggap itu sudah nilai bukunya sangat tipis sekali. Tetapi, itu kan terjadi untuk sampai dengan 2041," jelasnya.

Rencana penambahan saham Freeport sejatinya telah dibahas sejak era Presiden Joko Widodo.

Dengan kepemilikan mayoritas yang lebih besar, pemerintah yakin hal ini akan membawa keuntungan jangka panjang, baik dari sisi penerimaan negara maupun dari aspek kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya alam.

 

Sumber: merdeka.com

Video Populer

Foto Populer