Merger Pelita Air–Garuda Masih Dievaluasi, Belum Ada Batas Waktu

Kajian merger ini sejalan dengan strategi PT Pertamina (Persero) untuk memperkuat fokus pada bisnis utama di sektor migas dan energi terbarukan.

Penggabungan Pelita Air, sebagai anak usaha Pertamina, dengan Garuda Indonesia diharapkan memberi sinergi baru dalam industri penerbangan nasional.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, sebelumnya menegaskan bahwa proses penjajakan awal sudah dilakukan.

"Kami sedang penjajakan awal untuk penggabungan dengan Garuda Indonesia," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Jumat (12-6-2025).

Selain Pelita Air, konsolidasi juga akan menyasar lini usaha non-inti lainnya seperti asuransi, layanan kesehatan, hospitality, dan Patra Jasa.

Pertamina ingin merampingkan portofolio bisnis agar lebih efisien dan terfokus.

Bahkan, Pertamina berencana menggabungkan tiga anak usahanya, yakni Kilang Pertamina Internasional (KPI), Pertamina International Shipping (PIS), dan Pertamina Patra Niaga (PPN), dengan target penyelesaian pada akhir 2025.

Langkah ini diambil untuk merespons penurunan margin keuntungan, terutama di sektor kilang.

"Dengan kondisi yang kurang menguntungkan bagi kami, kilang ini marginnya semakin kecil," jelas Simon.

Dari sisi regulasi, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menekankan pentingnya kesatuan izin usaha penerbangan bila merger Pelita Air dan Garuda benar-benar diwujudkan.

"Kalau merger ya harus jadi satu perusahaan. Artinya, nanti izin usahanya ya tetap satu," kata Agustinus Budi Hartono, Direktur Angkutan Udara Ditjen Perhubungan Udara, di Jakarta, Senin (15-9-2025).

Agustinus menegaskan, merger tak bisa berjalan bila masing-masing maskapai tetap mempertahankan izin usaha dan air operator certificate (AOC) secara terpisah. Pengecualian hanya berlaku pada kasus anak usaha seperti Citilink, yang memang beroperasi dengan izin berbeda di luar skema merger formal.

Sementara itu, Menteri BUMN, Erick Thohir, menegaskan kajian sepenuhnya berada di bawah koordinasi Danantara.

Kementerian BUMN hanya akan memberikan persetujuan di tahap akhir, setelah evaluasi rampung dan semua syarat terpenuhi.

Sumber: merdeka.com