Gen Z Bisa Akses Kredit Perumahan Hingga Rp5 Miliar, Mau Tahu Syaratnya?

Untuk dapat mengakses Kredit Perumahan ini, pelaku UMKM harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan. Salah satu syarat utamanya adalah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang menunjukkan legalitas dan keberadaan usaha secara resmi.

NIB menjadi dokumen penting yang mempermudah proses administrasi dan verifikasi kelayakan.

Selain NIB, UMKM diwajibkan telah beroperasi minimal selama enam bulan. Persyaratan ini bertujuan memastikan usaha yang mengajukan pinjaman memiliki rekam jejak operasional yang cukup stabil. Kementerian PKP, melalui kerja sama dengan HIPMI, terus berupaya menyosialisasikan program ini agar informasi dapat tersebar luas di kalangan pengusaha muda.

“Gen Z dan pengusaha muda termasuk dalam kelompok target utama kami," kata Sri Haryati. 

Pernyataan ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memberdayakan generasi muda dalam kancah perekonomian. Dukungan ini diharapkan dapat memicu semangat kewirausahaan di kalangan Gen Z.

Program Kredit Program Perumahan ini dibagi menjadi dua kategori utama untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan UMKM. Kategori pertama adalah sisi penawaran, yang menargetkan UMKM yang bergerak di bidang pengembangan properti, konstruksi, dan penyediaan bahan bangunan.

Mereka adalah tulang punggung dalam pembangunan infrastruktur perumahan.

Untuk UMKM di sisi penawaran, pinjaman yang dapat diajukan berkisar antara lebih dari Rp500 juta hingga Rp5 miliar. Dana ini dapat dicairkan secara sekaligus, bertahap, atau dalam bentuk pinjaman bergulir, disesuaikan dengan kebutuhan proyek. Fleksibilitas ini diharapkan dapat mendukung berbagai skala proyek yang dijalankan oleh UMKM.

Kategori kedua adalah sisi permintaan, ketika UMKM dapat menggunakan pinjaman untuk mendukung operasional bisnis mereka. Contohnya, pinjaman ini bisa dimanfaatkan untuk pembelian properti atau penyewaan gudang yang esensial bagi kelancaran usaha. Ini memberikan solusi finansial bagi UMKM yang membutuhkan aset atau fasilitas pendukung.

Besaran pinjaman untuk kategori sisi permintaan berkisar antara lebih dari Rp10 juta hingga Rp500 juta. Batasan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi kecil hingga menengah bagi UMKM. Dengan adanya dua kategori ini, program KPP diharapkan dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM dengan kebutuhan yang beragam.

Menurut Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kriteria Penerima dan Ekosistem Kredit Program Perumahan, KPP dirancang untuk mendukung UMKM dalam pengembangan properti, konstruksi, dan pasokan bahan bangunan. Ini bertujuan memperkuat penyediaan perumahan di seluruh Indonesia. Peningkatan kapasitas UMKM di sektor ini secara langsung berkontribusi pada ketersediaan hunian yang layak.

Program ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memperluas kapasitas UMKM dan mendukung aktivitas terkait pembelian, pembangunan, atau renovasi perumahan yang menjadi bagian dari operasi bisnis mereka.

Dengan demikian, UMKM tidak hanya mendapatkan modal, tetapi juga didorong untuk meningkatkan skala usaha dan jangkauan pasar.

Selain itu, inisiatif ini diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja, yang merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Peningkatan aktivitas di sektor perumahan akan secara otomatis membuka peluang pekerjaan baru. Pada akhirnya, program ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan efek domino positif bagi perekonomian nasional.

Sumber: AntaraNews