CISDI Desak Moratorium Program Makan Bergizi Gratis usai Ribuan Kasus Keracunan

Beberapa kasus keracunan massal bahkan dinyatakan sebagai kejadian luar biasa (KLB), melibatkan ratusan siswa hingga menghentikan kegiatan belajar mengajar sementara.

Pemerintah daerah harus menanggung biaya penanganan di puskesmas maupun rumah sakit negeri dan swasta, yang menjadi beban tambahan, terutama di tengah penurunan alokasi transfer ke daerah dari Rp864,1 triliun (APBN 2025) menjadi Rp650 triliun (RAPBN 2026).

"Meski dirancang untuk meningkatkan status gizi penerima manfaat, MBG sejak awal tidak dipersiapkan matang dari sisi regulasi, keamanan pangan, kecukupan nutrisi, hingga sistem monitoring dan evaluasi," kata Diah.

Program yang diprakarsai Badan Gizi Nasional (BGN) selama delapan bulan ini belum memiliki Peraturan Presiden maupun regulasi pendukung.

Dampaknya, tata kelola kelembagaan tidak jelas, dari koordinasi antar-kementerian hingga hubungan pusat-daerah dan kerja sama multipihak.

Ketiadaan payung hukum dan panduan teknis serta lemahnya pengawasan memunculkan berbagai masalah, termasuk keracunan akibat makanan tidak higienis. Menu MBG di sejumlah sekolah juga banyak mengandung produk pangan ultra-proses dan susu tinggi gula.

Diah menekankan, konsumsi pangan ultra-proses tinggi gula, garam, dan lemak berpotensi memicu obesitas pada anak dan remaja, justru bertentangan dengan tujuan MBG untuk memperbaiki status gizi anak.

CISDI menilai kasus keracunan dan masuknya produk pangan ultra-proses merupakan pelanggaran hak penerima manfaat, terutama anak sekolah.

Itulah mengapa, organisasi ini mendesak pemerintah memenuhi hak anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi, aman, dan berkualitas.

Diah menegaskan, moratorium MBG perlu dilakukan agar evaluasi program berjalan efektif.

"Sembari menjalankan moratorium, pemerintah harus membuka kanal pelaporan publik dan memproses aduan sebagai langkah awal pemulihan hak korban atas kerugian akibat keracunan dan makanan tidak layak," ujarnya

Tanpa evaluasi menyeluruh, risiko kasus keracunan akan terus meningkat, membahayakan kesehatan anak-anak dan memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.

Sumber: merdeka.com