Warga Jakarta Dapat Potongan 6 Jenis Pajak, Simak Daftarnya

Pemprov Jakarta juga memberikan pengurangan PBB hingga 100 persen untuk yayasan penyelenggara pendidikan dasar dan menengah swasta. Sebelumnya, pengurangan hanya 50 persen. Namun dengan kebijakan baru maka angkanya menjadi genap 100 persen.

"Tujuannya agar sekolah swasta bisa fokus meningkatkan kualitas pendidikan tanpa terbebani pajak, sehingga biaya sekolah juga lebih terjangkau,” harap Pramono.

Pramono memastikan pajak di sektor kreatif pun tak luput dari kebijakan ini. Pihaknya memberi pengurangan PBJT sebesar 50 persen untuk pertunjukan film di bioskop serta kegiatan seni budaya bersifat edukasi, amal, dan sosial. Harapannya mampu mendukung ekosistem hiburan dan kebudayaan, sekaligus membuka akses hiburan yang semakin terjangkau bagi masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan Pemprov Jakarta juga memberlakukan pembebasan pajak reklame dalam ruang, seperti objek reklame di kafe, restoran, dan ruko. Pelaku UMKM tidak dikenakan dan dapat lebih leluasa mempromosikan usahanya.

"Harapannya usaha bisa lebih berkembang dan pengunjung semakin ramai,” ujar Pramono.

Terakhir, pajak kendaraan bermotor (PKB) juga dipastikan akan dikurangi. Pemprov Jakarta menetapkan penghitungan berdasarkan harga pasar, bukan hanya NJKB (Nilai Jual Kendaraan Bermotor). Dengan patokan tersebut, Pramono meyakini dapat meringankan para pemilik kendaraan lama atau kendaraan sederhana agar tetap bisa membayar pajak.

“Dengan keberpihakan yang nyata, Pemerintah Jakarta betul-betul hadir mendukung warga. Insentif ini diharapkan meringankan beban masyarakat sekaligus memicu semangat berusaha, sehingga ekonomi bisa tumbuh dan menggeliat,” Pramono menandasi.

Sebagai informasi, kebijakan baru tentang pengurangan pajak tidak akan berpengaruh terhadap yang sudah eksisten, seperti pembebasan PBB untuk veteran pejuang, keluarga tidak mampu, serta korban bencana alam. Mekanisme administrasi dibuat lebih sederhana dengan pemberian pengurangan secara jabatan atau otomatis tanpa perlu pengajuan, kecuali untuk kondisi tertentu. 

Sumber: Merdeka