Desakan Hentikan MBG Menguat, Anggota DPR: Evaluasi, Bukan Setop Program

Kedua, memperbaiki rantai distribusi dan penyimpanan. Ia menilai sistem rantai dingin (cold chain) perlu diterapkan agar makanan tidak basi di perjalanan.

Ketiga, meningkatkan kapasitas penyedia makanan, khususnya UMKM dan katering yang terlibat.

Keempat, memberikan pelatihan terkait higienitas, standar gizi, dan keamanan pangan agar kualitas program seragam di seluruh daerah.

"Lakukan edukasi masyarakat. Orang tua, guru, bahkan siswa harus paham bagaimana mengenali makanan yang tidak layak konsumsi sehingga pengawasan tidak hanya dari pemerintah, tapi juga dari lingkungan sekitar," tambahnya.

Kelima, menegakkan hukum secara tegas bagi penyedia yang lalai hingga menyebabkan keracunan.

"Solusinya bukan menghentikan MBG. Dengan pembenahan bertahap, program bisa lebih kuat, lebih aman, dan benar-benar jadi instrumen negara untuk mewujudkan masyarakat sehat dan cerdas," kata Ashabul.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian, khususnya terkait kelayakan dan kompetensi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Ini yang saya kira perlu disinkronkan. Kalau memang perlu dilatih dan disertifikasi, kita bisa manfaatkan balai-balai besar yang sudah ada di berbagai daerah," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Ia menambahkan, Komisi IX juga akan mengevaluasi kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelenggara MBG.

"Ya, pasti ada karena memang ini leading sector. (BGN) salah satu mitra kerja Komisi IX," ucapnya.

Sebelumnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG akibat meningkatnya kasus keracunan anak-anak.

"KPAI menyoroti berbagai peristiwa keracunan makanan yang terus meningkat, bukan menurun. Satu kasus anak yang mengalami keracunan bagi KPAI sudah cukup banyak," kata Jasra Pustra, Wakil Ketua KPAI, dalam siaran pers, Minggu (21-9-2025).

Menurut Jasra, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh.

"KPAI usul hentikan sementara sampai benar-benar instrumen panduan dan pengawasan yang dibuat BGN dilaksanakan dengan baik," ujarnya.

Ia menilai kasus keracunan anak, termasuk di tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sudah tidak bisa ditoleransi.

"Pertahanan anak sekecil itu berbeda dengan orang dewasa. Apalagi kita tahu kebijakan negara belum sepenuhnya menjangkau kondisi keluarga," katanya.

Jasra mengingatkan agar aspek kesehatan anak juga menjadi perhatian utama dalam penyaluran program.

"Anak-anak ini pertahanannya masih sangat lemah, tubuhnya masih perlu dukungan khusus. Mereka juga tidak mudah menggambarkan kondisi kesehatannya," jelasnya.

Ia pun menekankan perlunya petugas khusus serta peralatan standar untuk menangani kasus darurat keracunan pada anak usia dini.

"Agar dapat diselamatkan karena pertahanan mereka tidak sekuat kita," imbuhnya.

Sumber: merdeka.com