Guru Besar UGM Kritik Program MBG: Maraknya Kasus Keracunan karena Pengawasan Lemah

Sri menekankan kualitas dan keamanan pangan harus menjadi prioritas utama. Ia menilai kasus keracunan berulang terjadi karena fungsi pengawasan sejak awal tidak berjalan baik.

Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga baru belum memiliki sumber daya manusia yang memadai, sementara kesiapan SPPG juga belum merata.

“Jika siswa yang ditargetkan semakin banyak, jumlah SPPG juga semakin banyak, tetapi pengawasannya tetap lemah, hal ini relevan dengan meningkatnya kasus keracunan. Memasak ribuan porsi dalam waktu singkat berpotensi menghasilkan makanan yang tidak matang merata hingga risiko adanya zat beracun dan bakteri patogen yang masih hidup,” jelasnya.

Sri mengingatkan, kegagalan dalam pengelolaan program MBG akan berdampak panjang, mulai dari turunnya kepercayaan publik hingga gangguan kesehatan anak.

Sri juga menyoroti pentingnya kerangka hukum yang jelas. Ia menambahkan sekolah dan orangtua seharusnya memiliki hak untuk menentukan sikap terhadap program MBG sesuai dengan kesiapan fasilitas.

“Idealnya ada aturan khusus yang mengatur, seperti di Jepang yang memiliki undang-undang resmi tentang makan siang di sekolah. Namun, pembentukan undang-undang tentu membutuhkan waktu,” paparnya.

“Jika mereka merasa program belum siap, mereka bisa menolak dan tidak bisa dipidanakan,” ujar Sri.

Lebih lanjut, Sri menekankan pentingnya evaluasi dan pendataan status gizi siswa pada awal dan akhir tahun pelaksanaan kebijakan. “Pemerintah harus bisa memastikan dan menjamin kasus keracunan karena MBG tidak terulang kembali,” pungkasnya. 

Sumber: Merdeka.com