DPR Ingatkan Menkeu Purbaya Tak Berpolemik soal Elpiji 3 Kg, Fokus Benahi Subsidi

Misbakhun menilai persoalan harga dan distribusi subsidi seharusnya menjadi ranah kementerian teknis, seperti Kementerian ESDM dan Kementerian Sosial.

Sedangkan peran Menteri Keuangan adalah memastikan seluruh mekanisme pembayaran subsidi berjalan transparan, akuntabel, dan tidak terlambat.

"Pernyataan Menkeu yang keluar dari ranahnya justru berpotensi menimbulkan gangguan koordinasi antarkementerian," kata Misbakhun.

Ia menambahkan, perdebatan terbuka justru bisa mengaburkan tujuan utama kebijakan subsidi, yakni menjaga daya beli rakyat kecil dan memastikan akses energi tetap terjangkau.

Misbakhun juga menekankan pentingnya pembenahan basis data penerima subsidi energi agar penyaluran lebih tepat sasaran.

Ia menyinggung rencana integrasi data ke dalam Data Terpadu Subsidi Energi Nasional (DTSEN) hasil kerja sama Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Integrasi digital dan koordinasi lintas kementerian jauh lebih penting dibanding perdebatan di ruang publik yang tidak produktif," ujarnya.

Lebih jauh, Misbakhun mengingatkan bahwa belanja subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 berpotensi meningkat seiring ketidakpastian harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Itulah mengapa, disiplin fiskal dan tata kelola subsidi yang baik menjadi kunci menjaga kredibilitas APBN sekaligus kepercayaan publik.

"Komisi XI DPR RI mendukung kebijakan subsidi untuk rakyat. Tapi, kami tetap akan mengawasi agar APBN berjalan tertib, efisien, dan berpihak pada masyarakat,” ujar Misbakhun.

Ia menegaskan, Menkeu harus menjawab tantangan tersebut dengan memastikan mekanisme subsidi disalurkan tepat waktu serta dikelola secara akuntabel.

Sumber: merdeka.com