Mulai 2027, Pemerintah Siapkan Sanksi Tegas bagi Perusahaan yang Tetap Jalankan Truk ODOL

AHY menambahkan, kendaraan yang kelebihan muatan jelas tidak mampu beroperasi secara aman karena sudah melampaui batas teknis yang direkomendasikan.

"Overcapacity dan overload itu berpengaruh langsung pada keselamatan teknis kendaraan. Inilah yang sering jadi penyebab utama kecelakaan di jalan raya," lanjutnya.

Untuk memastikan kebijakan berjalan efektif, AHY meminta agar pemerintah dan pelaku usaha melakukan sosialisasi dan masa uji coba selama satu tahun penuh sebelum larangan total diberlakukan.

Langkah ini dianggap penting agar seluruh pihak memiliki waktu beradaptasi.

"Oleh karena itu, satu tahun dari sekarang akan kami gunakan untuk menjelaskan dan menyosialisasikan kebijakan ini kepada semua pihak. Ini momentum yang tepat," kata AHY.

Dalam rapat tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) juga melaporkan bahwa sekitar 30 persen perusahaan telah menyatakan kesiapan untuk melakukan normalisasi, baik dengan mengembalikan kendaraan ke ukuran semula maupun berinvestasi pada armada baru.

AHY melihat hal ini sebagai peluang ekonomi baru yang bisa mendorong peremajaan kendaraan niaga nasional.

"Justru ada peluang ekonomi di sini. Tapi, harus dikawal dari hulu ke hilir. Jangan hanya fokus saat kecelakaan terjadi di jalan, tapi telusuri juga siapa yang memberangkatkan kendaraan itu. Jangan-jangan memang sengaja dibiarkan melanggar," ujarnya.

Putra Presiden ke-6 RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat itu menegaskan, mulai 2027 pemerintah akan menjatuhkan sanksi tegas kepada perusahaan yang tetap mengoperasikan truk ODOL.

"Cek juga karoserinya, jangan sembarangan memodifikasi. Mengubah spesifikasi hingga over dimension itu bisa masuk ranah pidana,” tegas AHY.

Ia menutup dengan penegasan bahwa ketegasan ini semata-mata untuk menjaga keselamatan semua pengguna jalan.

"Modifikasi berlebihan berdampak pada keselamatan publik. Karena itu, aturan ini akan diterapkan secara tegas dan berlaku untuk semua perusahaan," ucapnya.

Sumber: merdeka.com