40 Ribu Ponpes Diidentifikasi Rentan Roboh, Pemerintah Bentuk Satgas Audit dan Rehabilitasi Pesantren

Satgas ini dibentuk tak lama setelah runtuhnya musala di Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, yang terjadi saat proses renovasi sedang berlangsung.

Ratusan santri dilaporkan terjebak di bawah reruntuhan, memicu sorotan luas terhadap lemahnya pengawasan keamanan fasilitas pendidikan keagamaan.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah mengerahkan kerja sama lintas kementerian dan lembaga, antara lain Kemenko PMK, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Agama, serta pemerintah daerah.

Sinergi ini diharapkan dapat mempercepat proses audit sekaligus memastikan penanganan yang tepat bagi pesantren dengan struktur bangunan yang membahayakan.

Tugas utama Satgas adalah melakukan audit menyeluruh terhadap kondisi fisik pesantren di seluruh Indonesia. Pemeriksaan mencakup investigasi laporan publik dan inspeksi lapangan untuk menilai kekuatan struktur bangunan.

Menurut Muhaimin, Kementerian PUPR akan memimpin proses audit karena memiliki keahlian teknis di bidang konstruksi.

"Karena ini melibatkan kapabilitas teknis, Kementerian Pekerjaan Umum akan mengambil alih," jelasnya.

Setelah hasil audit selesai, pemerintah akan fokus pada tahap rehabilitasi dan penguatan struktur. Target ambisius ditetapkan: seluruh pesantren yang teridentifikasi rentan secara struktural diharapkan selesai direnovasi pada akhir 2025.

Program ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk meningkatkan mutu dan keamanan fasilitas pendidikan keagamaan di Tanah Air.

Data menunjukkan, Indonesia memiliki sekitar 40.000 pesantren yang tersebar di berbagai daerah, sebagian besar di antaranya telah berdiri puluhan tahun.

Hanya, banyak bangunan belum pernah menjalani evaluasi keselamatan atau perbaikan sesuai standar konstruksi modern sehingga menimbulkan ancaman nyata bagi keselamatan para santri.

Muhaimin meminta semua pihak terkait untuk turut mengawal dan mendukung pelaksanaan audit ini agar berjalan cepat dan transparan.

"Satgas terus bertindak proaktif, mengantisipasi risiko, mendeteksi masalah, dan merespons dengan cepat berdasarkan data dan laporan dari masyarakat," ujarnya.

Pemerintah juga berkomitmen memperketat standar keselamatan bangunan pesantren dan memastikan setiap lembaga pendidikan keagamaan memiliki fasilitas yang aman, kukuh, dan layak huni.

Sumber: merdeka.com