Jejak Panjang Penolakan Indonesia terhadap Atlet Israel: dari Senam Artistik hingga Piala Dunia U-20

Tahun 2015 menjadi titik awal munculnya sikap keras terhadap kehadiran atlet Israel. Saat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyerukan kepada pemerintah agar tidak mengizinkan tim senam artistik Israel bertanding di Indonesia.

Seruan tersebut muncul menjelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika (KAA) di Jakarta dan Bandung.

KH Ma'ruf Amin, yang kala itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum MUI, menegaskan bahwa sikap tersebut berlandaskan pada amanat konstitusi Indonesia.

"Konstitusi kita menentang penjajahan, dan Israel adalah negara penjajah. Jadi, kita tidak boleh menerima mereka di sini," tegas Ma'ruf Amin, saat itu.

MUI bahkan meminta pemerintah menolak pemberian visa bagi tim Israel tersebut, sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina yang masih hidup di bawah penjajahan.

Sikap serupa kembali mengemuka pada 2023, ketika Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun, rencana itu berujung batal setelah Gubernur Bali, I Wayan Koster, secara terbuka menolak kehadiran Timnas Israel bertanding di wilayahnya.

"Kami menolak tim Israel bermain di Bali. Ini adalah sikap kami yang konsisten dengan kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Palestina," ujar Koster dalam pernyataannya.

Meski Presiden Joko Widodo sempat menekankan agar dunia olahraga tidak dicampuradukkan dengan politik, penolakan dari sejumlah pihak di dalam negeri tetap menguat.

Situasi tersebut akhirnya membuat FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah, sebuah keputusan yang disesalkan banyak pihak, tetapi tetap mencerminkan posisi politik luar negeri Indonesia yang konsisten.

Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Ariotedjo, kemudian mengakui bahwa penolakan terhadap Israel menjadi satu di antara faktor utama pembatalan turnamen tersebut.

Penolakan terhadap atlet Israel tak berhenti di dua peristiwa besar itu. Pada 2015, Indonesia juga menolak pemberian visa bagi atlet angkat besi Israel yang akan berlaga di Kejuaraan Dunia Angkat Besi di Houston, Amerika Serikat, ajang yang merupakan bagian dari kualifikasi Olimpiade.

Kendati kompetisi digelar di luar negeri, keputusan Indonesia berdampak pada partisipasi atlet Israel di arena tersebut.

Kasus serupa terjadi pada 2023, ketika tim surfing Israel batal tampil di World Surfing Games di El Salvador.

Sejumlah laporan menyebut, kebijakan atau tekanan dari pihak Indonesia ikut memengaruhi proses administrasi dan visa, meski ajang tersebut tidak diadakan di Tanah Air.

Sikap penolakan Indonesia terhadap atlet Israel tidak bisa dilepaskan dari posisi politik luar negeri yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

Indonesia hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik formal dengan Israel, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945 yang menegaskan bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan.

Itulah mengapa, setiap bentuk penolakan terhadap partisipasi Israel, baik di bidang olahraga maupun forum internasional lainnya, dilihat sebagai perwujudan sikap moral dan politik bangsa dalam menentang kolonialisme serta mendukung kemerdekaan Palestina.

Kendati menuai pro dan kontra di kancah global, Indonesia tetap berpegang pada prinsipnya: menolak segala bentuk penjajahan, termasuk yang dilakukan Israel.

Dari senam artistik hingga sepak bola, sikap ini menjadi bagian dari rekam jejak panjang diplomasi Indonesia yang menempatkan solidaritas kemanusiaan di atas kepentingan kompetisi.