Istana Tinjau Usulan DPR Ubah Status Bulog Jadi Kementerian, Apa Dampaknya?

Usulan peningkatan status Bulog itu berawal dari wacana penggabungan lembaga tersebut dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Sejumlah anggota Komisi IV DPR menilai, pembentukan satu kementerian pangan akan menyatukan kebijakan dan pelaksanaan lapangan sehingga distribusi bahan pokok, khususnya beras, bisa lebih lancar.

Selama ini, struktur birokrasi yang panjang dianggap menjadi hambatan bagi Bulog dalam bertindak cepat. Dengan status setingkat kementerian, Bulog akan lebih leluasa dalam mengambil keputusan, terutama ketika menghadapi situasi darurat pangan atau lonjakan harga bahan pokok.

Menurut Prasetyo, pemerintah memahami dorongan tersebut, tetapi tetap akan menimbang segala aspeknya dengan cermat.

"Beberapa waktu lalu sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan dan birokrasi bisa dicarikan jalan keluarnya," tuturnya.

Kendati pembahasan soal status kelembagaan masih berlangsung, kinerja Bulog belakangan mendapat apresiasi tinggi.

Pada Juli 2025, Bulog mencatat sejarah baru dengan stok beras nasional mencapai 4,2 juta ton, jumlah tertinggi sejak Indonesia merdeka.

Pencapaian tersebut tak lepas dari dukungan pendanaan pemerintah. Melalui Kementerian Keuangan, Bulog menerima tambahan modal Rp16,6 triliun di awal tahun untuk memperkuat pengadaan dan cadangan pangan.

Selain itu, lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 48 Tahun 2025, pemerintah menyiapkan investasi Rp5,5 triliun untuk pengadaan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

"Alhamdulillah, dalam sejarah, ini salah satu capaian tertinggi serapan dari Bulog," kata Prasetyo.

Ia menilai pencapaian itu menjadi bukti bahwa strategi pangan nasional mulai menunjukkan hasil konkret.

Kajian Istana terhadap usulan perubahan status Bulog bukan sekadar soal struktur kelembagaan, melainkan bagian dari strategi besar memperkuat ketahanan pangan nasional.

Pemerintah ingin memastikan bahwa Bulog mampu bergerak cepat dan adaptif terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga global, dan dinamika pasar domestik.

Jika integrasi dengan Bapanas nantinya terwujud, pemerintah berharap akan tercipta sinergi antara perumusan kebijakan dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan begitu, distribusi pangan pokok bisa lebih merata dan kebijakan harga lebih stabil.

Prasetyo menegaskan, pangan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan pemerintah saat ini.

"Intinya, mari semua bekerja keras untuk memastikan yang paling utama adalah pangan dulu," ucapnya.

Sumber: merdeka.com