Menkeu Purbaya Belum Rencanakan Cukai Minuman Berpemanis pada 2026

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, juga memastikan bahwa rencana penerapan cukai minuman berpemanis tidak akan dijalankan pada 2025.

"Terkait pemberlakuan MBDK, sampai saat ini rencana itu belum akan diterapkan tahun 2025. Mungkin ke depan baru akan diberlakukan," ujar Djaka dalam konferensi pers realisasi APBN di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (17-6-2025).

Kendati kebijakan ini ditunda, Djaka memastikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai akan tetap berupaya mencapai target penerimaan negara yang telah ditetapkan. Ia menyebut pihaknya akan mencari sumber alternatif untuk menutup potensi kekurangan dari sektor tersebut.

"Bagaimana menutupinya? Kami akan mengoptimalkan komponen penerimaan lain yang menjadi tanggung jawab Bea Cukai. Mohon doanya agar kami bisa memenuhi target penerimaan negara," katanya.

Sebelum keputusan penundaan diambil, pemerintah sempat merencanakan implementasi cukai MBDK pada semester kedua tahun 2025.

Namun, setelah dilakukan kajian ulang, kebijakan itu dianggap belum tepat untuk diterapkan dalam waktu dekat. Pertimbangan utamanya adalah kondisi ekonomi nasional dan daya beli masyarakat yang masih dalam tahap penyesuaian.

Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar, Akbar Harfianto, menjelaskan bahwa rencana penerapan cukai minuman berpemanis bukan semata-mata untuk menambah penerimaan negara.

Lebih dari itu, kebijakan tersebut memiliki tujuan jangka panjang, yakni untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan di masyarakat yang berdampak pada kesehatan publik.

"Cukai MBDK adalah prioritas utama untuk mengendalikan konsumsi gula tambahan di masyarakat. Ini bukan sekadar soal penerimaan negara. Jangan sampai diartikan bahwa negara hanya butuh uang," kata Akbar.

Menurutnya, kebijakan cukai MBDK sejalan dengan upaya pemerintah dalam menekan angka penyakit tidak menular (PTM) seperti diabetes, obesitas, dan gangguan metabolisme lainnya yang terus meningkat di Indonesia.

Dengan keputusan untuk menunda penerapan cukai MBDK hingga 2026, pemerintah kini berupaya menyeimbangkan dua hal: menjaga stabilitas ekonomi masyarakat dan tetap menyiapkan instrumen fiskal yang mendukung kesehatan publik.

Purbaya menegaskan, setiap kebijakan fiskal akan dikaji secara komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap daya beli dan inflasi.

"Kami harus berhati-hati. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan baik justru menambah beban masyarakat," katanya.

Langkah pemerintah menunda penerapan cukai minuman berpemanis ini sekaligus memberi waktu bagi industri untuk beradaptasi dengan kemungkinan kebijakan serupa di masa mendatang.

Namun, dari sisi kesehatan publik, wacana penerapan cukai tersebut tetap dianggap penting sebagai upaya pengendalian konsumsi gula di masyarakat.

Dengan demikian, penerapan cukai MBDK masih akan menunggu hasil evaluasi lanjutan dari pemerintah, terutama terkait kondisi ekonomi dan kesiapan industri menjelang tahun 2026.

Sumber: merdeka.com