Menkeu Purbaya: Anggaran K/L Tak Terserap Bisa Dialihkan untuk Bayar Utang Negara

Purbaya memberikan tenggat hingga akhir Oktober 2025 bagi kementerian dan lembaga yang serapan anggarannya masih rendah. Jika sampai batas waktu tersebut belum ada progres berarti, pemotongan atau pengalihan anggaran akan segera dilakukan.

"Masih ada dua minggu, kami lihat sampai akhir Oktober seperti apa. Kalau akhir Oktober belum menyerap juga, dan rencananya nggak terlalu jelas, saya potong," tegasnya.

Pernyataan itu menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tak akan lagi mentolerir penyerapan anggaran yang lamban.

Dengan disiplin anggaran yang lebih ketat, diharapkan pelaksanaan program kerja K/L dapat berjalan sesuai jadwal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.

Kementerian Keuangan sebelumnya mencatat bahwa realisasi belanja 15 K/L dengan pagu anggaran terbesar hingga September 2025 baru mencapai 62,8 persen.

Angka tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, yang menilai masih ada ruang besar untuk memperbaiki efektivitas belanja pemerintah.

Beberapa instansi bahkan mencatat serapan di bawah 50 persen. Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi yang paling rendah, dengan realisasi hanya Rp19,7 triliun atau 16,9 persen dari total pagu Rp116,6 triliun.

Sementara Kementerian Pekerjaan Umum baru membelanjakan Rp41,3 triliun atau 48,2 persen dari total Rp85,7 triliun, dan Kementerian Pertanian mencatat realisasi Rp9 triliun atau 32,8 persen dari total Rp27,3 triliun.

Secara keseluruhan, dari total pagu Rp1.097,3 triliun untuk 15 K/L dengan anggaran terbesar, realisasi belanja baru mencapai Rp692 triliun atau 63,1 persen.

Kendati sebagian besar instansi telah melaporkan serapan di atas 50 persen, pemerintah menilai pencapaian ini masih belum cukup untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.

Suahasil Nazara mendorong seluruh K/L untuk mempercepat pelaksanaan kegiatan serta pengadaan barang dan jasa agar penyerapan anggaran sesuai rencana.

Pemerintah juga meminta setiap instansi memantau pelaksanaan pembiayaan sesuai jadwal dan memperkuat transparansi pengelolaan dana.

Selain itu, K/L diminta mengidentifikasi kendala yang berpotensi menghambat proses pelaksanaan program. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat mitigasi masalah di lapangan agar serapan anggaran berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Sumber: merdeka.com