Menkeu Purbaya Telusuri Wacana Hapus Tagih Kredit Macet FLPP Bernilai di Bawah Rp1 Juta

Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, mengusulkan agar kredit macet di bawah Rp1 juta dihapus demi memperlancar akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap program FLPP.

Menurutnya, kebijakan ini akan mempercepat penyaluran kredit rumah subsidi dan memberikan dampak sosial yang besar.

Ara bahkan menyebut sejumlah pengembang perumahan bersedia menanggung pembayaran kredit macet itu.

"Katanya, pengembang mau bayar. Tapi, kan habis itu pengembangnya dapat bisnis baru. Kata Pak Ara, bahkan pengembangnya mau bayarin," ujar Purbaya, menirukan laporan yang diterimanya.

Purbaya mengatakan, pemerintah akan memverifikasi informasi tersebut terlebih dahulu. Ia dijadwalkan bertemu dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Senin (20-10-2025), untuk meminta laporan lengkap mengenai data dan mekanisme program FLPP.

"Tapi, tergantung dari temuan hari Senin, betul nggak seperti yang disebutkan bahwa ada ratusan ribu orang siap untuk pinjam, tapi terkendala karena punya record kredit macet di bawah Rp1 juta," imbuh Purbaya.

Apabila data yang diterima terbukti valid, ia menyatakan siap berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna merumuskan kebijakan lanjutan.

Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) merupakan skema pembiayaan rumah subsidi dari pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Melalui program ini, pemerintah menyalurkan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dengan bunga rendah, uang muka ringan, serta tenor panjang.

Dukungan pemerintah terhadap program tersebut juga terlihat dari kebijakan bunga KPR subsidi yang tetap dijaga stabil.

Maruarar mengungkapkan apresiasinya kepada Menteri Keuangan yang tidak menaikkan suku bunga untuk rumah subsidi.

"Saya ucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan atas dukungannya dengan tidak menaikkan bunga untuk rumah subsidi sehingga bunga rumah subsidi tetap lima persen,” kata Ara, Selasa (14-10-2025).

Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperluas kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Tahun depan, alokasi rumah subsidi ditingkatkan menjadi 350.000 unit, jumlah yang lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Selain FLPP, program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) juga menjadi fokus pemerintah.

Tahun ini, terdapat 45.000 unit rumah yang mendapatkan bantuan renovasi melalui BSPS, dan jumlah tersebut akan meningkat menjadi 400.000 unit pada tahun depan.

Ara optimistis target tersebut dapat tercapai, termasuk hal serapan anggaran kementeriannya.

"Saya sudah laporkan penyerapan anggaran di Kementerian PKP, saya janjikan penyerapan kami itu di Desember 2025 akhir itu, paling tidak 96 persen akan tercapai," ujarnya.

Sumber: merdeka.com