Lebih dari 100 Ribu WNI di Kamboja Bekerja Tanpa Perlindungan Resmi, Pemerintah Peringatkan Risiko Tinggi

Menurut data Kementerian PMK, lebih dari 100 ribu WNI kini menetap dan bekerja di berbagai wilayah Kamboja. Sebagian besar dari mereka berprofesi di sektor jasa, terutama kuliner.

"Di sana (Kamboja) itu terakhir sekitar 100 ribu orang. Seratus ribu orang itu baik yang bekerja di sektor tertentu maupun yang men-support makanannya, konsumsi hariannya," ujar Muhaimin.

Banyak di antara mereka membuka usaha makanan khas Indonesia seperti Soto Lamongan, Rujak Cingur, dan Pecel Madiun.

Fenomena ini menciptakan nuansa kuliner Nusantara di sejumlah kota di Kamboja. Namun, di balik geliat ekonomi tersebut, ada persoalan besar terkait status dan perlindungan hukum para pekerja.

Hingga kini, Indonesia dan Kamboja belum memiliki kerja sama resmi mengenai penempatan tenaga kerja migran.

Kondisi itu membuat para WNI di sana tidak memiliki jaminan hukum yang melindungi keselamatan maupun hak-haknya sebagai pekerja.

Ketiadaan mekanisme perlindungan ini membuat mereka rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, seperti penipuan, gaji tidak dibayar, dan kondisi kerja tidak manusiawi. Tak sedikit pula yang akhirnya menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Banyak dari mereka berangkat dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Begitu tiba di Kamboja, mereka justru terjebak dalam situasi kerja yang jauh dari harapan.

Pemerintah Indonesia, melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, terus melakukan langkah koordinatif untuk mencegah dan menangani kasus semacam ini.

Upaya tersebut difokuskan pada penyelamatan korban serta penindakan terhadap jaringan perekrut ilegal.

Menko PMK, Abdul Muhaimin Iskandar, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya pada tawaran kerja ke Kamboja. Ia menegaskan bahwa negara tersebut bukan termasuk tujuan resmi penempatan pekerja migran Indonesia.

"Kami terus mengkampanyekan dan menyosialisasikan bahwa Kamboja bukan tempat aman untuk pekerja migran kita," tegasnya.

Pemerintah pun gencar melakukan sosialisasi ke berbagai daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bekerja di luar negeri tanpa jalur resmi.

Edukasi publik ini diharapkan dapat menekan jumlah WNI yang berangkat secara ilegal.

Warga diimbau untuk selalu memastikan keabsahan informasi lowongan kerja dan memanfaatkan mekanisme penempatan resmi yang telah disediakan pemerintah.

Langkah tersebut penting agar hak-hak pekerja migran Indonesia dapat terlindungi secara hukum dan mereka terhindar dari potensi eksploitasi di negara tujuan.

Sumber: merdeka.com