Menko PMK Peringatkan Bahaya Tawaran Kerja Ilegal ke Kamboja: Bukan Negara Aman bagi Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia hingga kini belum menjalin kerja sama bilateral dengan Kamboja terkait penempatan tenaga kerja. Tanpa kerja sama tersebut, tidak ada dasar hukum yang dapat menjamin keselamatan maupun hak-hak PMI di negara itu.

Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) juga secara berkala mengeluarkan peringatan agar masyarakat tidak menerima tawaran kerja ke Kamboja. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penipuan dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kerap menyasar calon pekerja migran.

Ketidakjelasan status hukum membuat banyak PMI di Kamboja rentan mengalami eksploitasi, gaji tidak dibayar, atau kesulitan mengakses bantuan ketika menghadapi masalah. Kondisi inilah yang membuat pemerintah menegaskan Kamboja bukanlah tempat aman bagi pekerja asal Indonesia.

Kendati Kamboja bukan negara tujuan resmi, pemerintah memastikan tidak tinggal diam terhadap nasib ribuan WNI yang sudah terlanjur bekerja di sana.

Upaya perlindungan dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh.

Langkah-langkah tersebut mencakup pemberian bantuan hukum, penanganan kasus eksploitasi, hingga fasilitasi pemulangan bagi pekerja yang ingin kembali ke tanah air.

"KBRI di Kamboja selalu membuka akses komunikasi dan siap membantu setiap WNI yang mengalami kesulitan," kata Muhaimin.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen memastikan tidak ada warga negara Indonesia yang dibiarkan tanpa perlindungan di luar negeri.

Pemerintah mengimbau calon pekerja migran agar selalu memastikan keberangkatan dilakukan melalui mekanisme resmi yang terverifikasi oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Langkah ini dianggap penting untuk mencegah terjadinya TPPO yang sering menyasar tenaga kerja asal Indonesia di kawasan Asia Tenggara.

Modus penipuan biasanya menawarkan pekerjaan dengan gaji tinggi dan proses cepat tanpa dokumen lengkap. Namun, banyak yang berakhir menjadi korban eksploitasi atau kerja paksa.

Muhaimin menegaskan pentingnya kewaspadaan masyarakat.

"Jangan mudah percaya tawaran kerja yang tampak menggiurkan. Pastikan semuanya melalui jalur resmi agar hak-hak dan keselamatan terjamin," ujarnya.

BP2MI menyediakan berbagai saluran informasi dan prosedur keberangkatan yang transparan. Melalui jalur legal ini, calon PMI diharapkan dapat bekerja dengan tenang, aman, dan terlindungi secara hukum di negara tujuan.

Sumber: merdeka.com