Jaklingko Diusulkan Berbayar, Gubernur DKI Pramono Anung: Akan Kami Pertimbangkan

Mobil Angkot Jak Lingko — Heru menegaskan JakLingko dan Mikrotrans merupakan dua transportasi publik yang berbeda. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Bola.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menanggapi pengamat yang mengusulkan agar layanan Mikrotrans atau Jaklingko tidak lagi diberikan secara gratis, melainkan dikenakan tarif yang ringan untuk penumpang.

Usulan tersebut menjadi perhatian Pramono, terutama saat ini proses finalisasi penyesuaian tarif TransJakarta sedang berlangsung. Penyesuaian tarif ini dilakukan menyusul dampak negatif terhadap kondisi fiskal DKI Jakarta akibat pemotongan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat.

“Kadang kala kita kasih gratis pun salah. Tapi enggak apa-apa, masukannya akan kami pertimbangkan,” ungkap Pramono saat konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (30/10/2025).

Pernyataan ini menunjukkan pemerintah daerah tetap terbuka terhadap masukan dan saran dari berbagai pihak, meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan anggaran yang ada.

2 dari 4 halaman

Layanan Jaklingko Harus Profesional

Budaya Tertib Antre Para Pengguna Mikrotrans JakLingko — Para calon penumpang antre menunggu giliran untuk naik transportasi layanan angkutan umum JakLingko di Stasiun Klender Baru, Pondok Kopi, Jakarta, Senin (19/2/2024). (merdeka.com/Imam Buhori)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan layanan Mikrotrans, yang lebih dikenal dengan nama JakLingko, sebagai moda transportasi pengumpan (feeder) untuk Transjakarta dengan biaya nol rupiah.

Kebijakan ini diambil untuk mendukung integrasi sistem transportasi publik dan mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

Meskipun saat ini penggunaan Mikrotrans tidak dikenakan biaya, Pramono menekankan layanan yang diberikan kepada penumpang harus dijalankan dengan profesional oleh para pengemudi.

Ia juga menyoroti sejumlah temuan di lapangan mengenai sopir Mikrotrans yang sering kali melanggar tugas saat sedang bertugas.

"Semisal keluhan masyarakat soal pengemudi Mikrotrans yang kerap kedapatan membawa anggota keluarga saat bertugas," kata Pramono.

3 dari 4 halaman

Usulan Tarif Disesuaikan

"Memang, Mikrotrans ini kami juga enggak mau seakan-akan sekarang menjadi milik pribadi. Di lapangan kan seperti itu, nyetir bawa keluarganya, anaknya ada di sampingnya. Enggak boleh terjadi, tetap harus bekerja profesional," ucap Pramono.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa layanan Mikrotrans seharusnya tetap beroperasi dengan profesionalisme yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi pengemudi. Ini menunjukkan komitmen untuk menjaga kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Sebelumnya, Djoko Setijowarno, seorang Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), telah menyampaikan pendapatnya mengenai pentingnya pemberlakuan tarif pada layanan Mikrotrans.

Ia berpendapat sudah saatnya tarif untuk Transjakarta dan layanan turunannya disesuaikan, mengingat tarif tersebut tidak mengalami kenaikan dalam waktu yang cukup lama, sementara upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Dengan demikian, penyesuaian tarif menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan layanan transportasi ini.

4 dari 4 halaman

Bisa Kurangi Beban Subsidi Pemerintah

Ratusan kendaraan JakLingko terparkir di kawasan Balai Kota Jakarta. Rupanya, para sopir JakLingko menggelar demo protes menyuarakan ketidakadilan manajemen TransJakarta. (Liputan6.com/Muhammad Radityo Priyasmoro)

"Sebenernya kenaikan tarif itu kami sudah usulkan 2–3 tahun yang lalu, karena tarif Transjakarta sudah terlalu lama enggak naik. Mungkin tarif terlama di dunia," ungkapnya dalam wawancara dengan Liputan6.com pada Kamis (30/10/2025).

Ia menjelaskan bahwa seharusnya tarif Transjakarta mengalami kenaikan dari Rp3.500 menjadi Rp5.000. Kenaikan ini diharapkan dapat disesuaikan dengan kondisi di daerah lain yang meskipun memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) lebih rendah, namun tarif transportasinya lebih tinggi.

Djoko juga memberikan saran terkait Mikrotrans atau Jaklingko. Ia merekomendasikan agar tarif minimal sebesar Rp1.000 diterapkan.

"Tidak bagus kalau gratis seperti itu. Kalau Jaklingko Rp1.000 masih sanggup kan masyarakat, masa tidak sanggup bayar Rp1.000," tegasnya.

Ia percaya penyesuaian tarif ini akan membantu mengurangi beban subsidi yang ditanggung oleh pemerintah daerah serta mendorong masyarakat untuk lebih bertanggung jawab dalam menggunakan transportasi publik.

Meskipun demikian, Djoko menekankan pentingnya subsidi transportasi tetap ada, namun harus disesuaikan agar tidak terlalu membebani anggaran. "Subsidi ya harus, tapi tidak begitu banyak. DKI juga sudah memberi contoh yang bagus, tinggal bagaimana masyarakat memanfaatkan itu," tuturnya.