Mensos Usulkan Program MBG Menjangkau Lansia dan Difabel Mulai 2026

Dalam rapat tersebut, Gus Ipul secara khusus meminta agar para lansia dan penyandang disabilitas juga menjadi bagian dari penerima manfaat program MBG. Langkah ini dinilainya sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan kelompok rentan di seluruh Indonesia.

Ia menambahkan, perluasan program ini tidak akan menghapus hak lansia dan difabel sebagai penerima bantuan sosial (bansos) yang sudah berjalan.

Program Makan Bergizi Gratis akan bersifat tambahan, bukan pengganti, terhadap bantuan yang ada.

"Bansos itu bagian dari perlindungan dan jaminan sosial. Itu memang diberikan kepada yang membutuhkan karena mereka harus mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya jaminan kesehatan," ujar Gus Ipul.

Program Makan Bergizi Gratis merupakan satu di antara program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pertama kali pada 6 Januari 2025. Program ini dijalankan secara serentak di berbagai wilayah Indonesia dengan sasaran utama anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Tujuan utama program ini adalah memastikan kecukupan gizi sejak masa kehamilan hingga masa pertumbuhan anak, sebagai fondasi bagi terciptanya generasi yang sehat dan cerdas.

Hingga akhir 2025, Presiden menargetkan jumlah penerima manfaat mencapai 82,9 juta orang di seluruh 38 provinsi.

Berdasarkan data per akhir Oktober 2025, program tersebut telah menjangkau sekitar 40 juta masyarakat di 38 provinsi dan 509 kabupaten/kota, menunjukkan perkembangan yang cukup pesat.

Usulan perluasan program MBG disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo.

Pertemuan itu membahas upaya pemerintah memperkuat program pemberdayaan masyarakat dan UMKM, serta mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan agar selaras satu sama lain.

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, Saifullah Yusuf, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko.

Sumber: merdeka.com