DPR Soroti Kenaikan Tarif Tol MBZ: Dinilai Belum Adil bagi Pengguna Jalan

DPR menyoroti kenaikan tarif tol MBZ, yang mencernian keadilan bagi pengguna ,jalan.

Bola.com, Jakarta - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyoroti kebijakan kenaikan tarif Tol Layang MBZ (Mohammad Bin Zayed) Cikampek yang baru diberlakukan.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Robert Rouw, menilai penyesuaian tarif tersebut belum mencerminkan rasa keadilan bagi seluruh pengguna jalan.

Pernyataan itu ia sampaikan di Jakarta, Jumat (7-11-2025), sebagai tanggapan terhadap perubahan tarif setelah adanya penambahan ruas jalan.

Robert menjelaskan, terdapat ketimpangan mencolok dalam struktur tarif baru tersebut. Kenaikan untuk kendaraan golongan I berkisar sekitar Rp5.000, sedangkan untuk golongan III dan IV mencapai Rp7.000 atau lebih.

Perbedaan ini dikhawatirkan akan memberikan dampak berantai terhadap sektor logistik dan perekonomian secara umum.

Itulah mengapa, DPR mendesak pemerintah bersama pengelola jalan tol agar meninjau kembali kebijakan kenaikan tarif ini.

Peninjauan tersebut diharapkan mampu menghadirkan sistem tarif yang lebih adil, tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memperhatikan beban yang harus ditanggung kendaraan logistik yang berperan penting dalam distribusi barang nasional.

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 4 halaman

Ketimpangan Tarif dan Imbas

Robert Rouw menegaskan bahwa struktur tarif baru Tol MBZ saat ini tidak adil. Ia menilai, pengguna jalan yang paling banyak menikmati fasilitas tol layang ini justru berasal dari kendaraan kecil, seperti mobil pribadi.

Sementara itu, kendaraan logistik, yang menjadi tulang punggung pergerakan ekonomi nasional, malah dikenakan biaya lebih tinggi.

Menurutnya, kondisi ini bisa menimbulkan efek domino. Kenaikan tarif bagi kendaraan logistik secara langsung meningkatkan ongkos operasional, yang kemudian berpotensi mendorong naiknya biaya logistik nasional.

Ujungnya, harga kebutuhan pokok masyarakat pun ikut terdampak.

"Kalau tarif angkutan naik, otomatis harga barang ikut terdampak. Maka, harus ada keadilan dalam penetapan tarif tol," ujar Robert, menyoroti risiko terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.

Untuk itu, Komisi V DPR RI meminta agar pemerintah dan pengelola tol meninjau ulang struktur tarif Tol MBZ demi menciptakan keseimbangan yang lebih baik. Tujuannya agar sektor logistik tidak terbebani dan tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap harga barang di pasaran.

3 dari 4 halaman

Fasilitas Pendukung

Selain menyoroti soal tarif, Robert menilai fasilitas pendukung di sepanjang Tol Layang MBZ masih jauh dari memadai. Dengan panjang jalan mencapai sekitar 37 kilometer, ketersediaan rest area dianggap masih minim dan belum memenuhi kebutuhan dasar pengguna jalan.

Ia mencontohkan, fasilitas seperti tempat pengisian bahan bakar dan toilet semestinya tersedia sebelum pengendara masuk ke tol.

Sebelum naik ke tol seharusnya ada area persiapan seperti pengisian bahan bakar atau toilet. Saat ini hal itu belum tersedia dengan baik," ujarnya.

Keterbatasan fasilitas tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pemenuhan standar pelayanan minimal dari pihak pengelola.

Fasilitas memadai dinilai penting bukan hanya untuk kenyamanan, tetapi juga untuk keselamatan pengguna jalan agar mereka dapat beristirahat dan menyiapkan kendaraan dengan baik selama perjalanan.

Komisi V DPR RI pun mendorong pengelola Tol MBZ agar segera memperbaiki fasilitas penunjang tersebut. Perbaikan fasilitas diyakini akan melengkapi langkah evaluasi tarif sehingga pengguna jalan dapat benar-benar merasakan manfaat optimal dari keberadaan tol layang ini. 

4 dari 4 halaman

Efektivitas dan Harapan DPR

Kendati memberikan sejumlah kritik, Robert Rouw tetap mengakui efektivitas Tol MBZ dalam mengurai kemacetan di jalur utama Cikampek.

Menurutnya, infrastruktur tersebut telah membantu memperlancar arus kendaraan dan menjadi solusi penting bagi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan dalam mengatasi kemacetan tidak boleh mengabaikan aspek keadilan, kenyamanan, dan keselamatan pengguna jalan.

DPR menilai keseimbangan antara efisiensi dan keadilan harus menjadi landasan utama dalam pengelolaan tol.

Robert berharap pengelola Tol MBZ dapat lebih terbuka terhadap masukan masyarakat dan wakil rakyat. Evaluasi terhadap tarif serta peningkatan fasilitas dianggap sebagai langkah nyata untuk menghadirkan pelayanan jalan tol yang berkeadilan dan berkualitas.

Dengan pembenahan di aspek tarif maupun fasilitas pendukung, DPR berharap Tol MBZ dapat memberikan manfaat maksimal bagi kelancaran transportasi serta pertumbuhan ekonomi nasional, tanpa menambah beban berlebihan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

 

Sumber: merdeka.com

Video Populer

Foto Populer