Putusan MKD terhadap Uya Kuya dan Ahmad Sahroni cs. Dinilai Belum Menyentuh Akar Masalah

Adi juga menyoroti kurangnya keterbukaan informasi kepada publik mengenai proses penonaktifan dan pencopotan para politisi dari keanggotaan partai.

"Urusan pencopotan itu ranah internal partai. Publik tidak pernah tahu. Yang jelas, yang disidang etik hanyalah anggota dewan yang sudah dinonaktifkan oleh partainya. Itu saja yang diketahui publik," lanjut Adi.

Senada dengan itu, pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai komunikasi para anggota DPR saat ini belum mencerminkan etika parlemen yang seharusnya.

Ia menilai, dalam berinteraksi dengan masyarakat maupun media, banyak anggota dewan yang belum memahami perbedaan antara hak imunitas dan tanggung jawab moral sebagai individu publik.

"Imunitas itu hanya berlaku dalam forum rapat. Di luar itu, mereka tetap wajib menjaga etika dan integritas," ujar Efriza saat dihubungi secara terpisah.

Menurut Efriza, penilaian MKD terhadap kasus-kasus semacam ini terlalu berfokus pada aspek penyebaran informasi, tanpa memperhatikan dimensi etika komunikasi dan tanggung jawab publik yang semestinya dipegang teguh oleh anggota dewan.

"Penilaian atas etika itu sendiri justru tidak tampak, baik dari para ahli maupun dari internal DPR," kritik Efriza.

Ia menekankan pentingnya kesadaran di kalangan anggota dewan bahwa mereka bukan hanya memiliki hak sebagai wakil rakyat, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga moralitas dan integritas dalam setiap tindakan serta pernyataan yang disampaikan kepada publik.

Sumber: merdeka.com