Presiden Prabowo Soroti Dana Pemda Mengendap Rp203 Triliun

Tito Karnavian menguraikan sejumlah penyebab mengapa serapan anggaran Pemda berjalan lambat.

Satu di antara faktor besar berasal dari masa transisi kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025. Banyak pimpinan daerah baru masih dalam proses menata struktur organisasi, termasuk memilih kepala dinas dan sekretaris daerah.

Menurut Tito, "Beliau tanya, kenapa masih ada daerah-daerah yang simpan di bank? Ada totalnya lebih kurang Rp203 triliun dari seluruh gabungan provinsi, kabupaten, kota" menirukan Presiden Prabowo.

"Kepala-kepala daerah ini banyak yang dilantiknya kan 20 Februari 2025. Mereka lagi nyusun, dalam tanda petik, kabinetnya lah, kepala dinas, sekda, dan lain-lain, itu membuat perlambatan," imbuhnya.

Situasi transisi ini membuat sejumlah keputusan strategis dan pelaksanaan program daerah berjalan lebih pelan.

Selain itu, sebagian pemerintah daerah menahan sebagian anggaran untuk membayar proyek yang biasanya diselesaikan mendekati akhir tahun anggaran.

Pemda juga menyiapkan cadangan untuk membiayai gaji serta kebutuhan operasional pada awal tahun berikutnya sehingga sebagian dana memang sengaja tidak dibelanjakan segera.

Fenomena dana mengendap ini mencakup 552 pemerintah daerah, yang terdiri dari 38 provinsi serta ratusan kabupaten dan kota.

Kendati, rata-rata pendapatan daerah telah mencapai 82-83 persen dari target (yang seharusnya minimal 90 persen), belanja daerah masih tertinggal signifikan.

Tito turut menekankan adanya perbedaan mekanisme pengelolaan anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Di tingkat pusat, pembayaran dilakukan langsung oleh Kementerian Keuangan. Sementara itu, daerah wajib menyediakan dana cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan keterlambatan transfer dari pusat, terutama terkait pembayaran gaji yang tidak boleh mengalami penundaan.

Fakta ini menggambarkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan anggaran di daerah. Di satu sisi, Pemda harus menjaga likuiditas; di sisi lain, percepatan belanja tetap menjadi keharusan agar pelayanan publik tidak terhambat dan ekonomi lokal dapat terus bergerak.

Kementerian Dalam Negeri menegaskan akan terus memantau sekaligus mendorong percepatan belanja daerah. Harapannya, realisasi belanja dapat menembus 75 persen hingga 80 persen untuk memastikan perputaran uang lebih optimal di masyarakat.

Pemerintah pusat juga terus melakukan pendampingan bagi Pemda agar hambatan penyerapan anggaran dapat diatasi dan jumlah dana mengendap dapat ditekan.

Sumber: merdeka.com