Ratusan Perusahaan Diduga Gelapkan Pajak, Temuan DJP Melonjak Hampir 2 Kali Lipat

Menurut DJP, perusahaan-perusahaan tersebut dicurigai menggunakan sejumlah modus pelanggaran, dari penghindaran pungutan ekspor hingga pengabaian kewajiban pemenuhan pasar domestik (DMO).

"Tentu tadi modusnya untuk menghindari pungutan ekspor, kemudian kewajiban domestic market obligation (DMO), kemudian (kewajiban) pajak dalam negeri, dan dugaan dividen yang terselubung," tambah Bimo.

Pada awal November 2025, DJP mengumumkan temuan awal terhadap 282 perusahaan yang diduga memanipulasi dokumen ekspor minyak kelapa sawit (CPO) melalui praktik under-invoicing.

Bimo menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gabungan dari temuan 25 WP yang melanggar sepanjang 2025 dan 257 WP yang melakukan pelanggaran serupa dalam periode 2021-2024.

"Milestone awal ini modus penggelapan melalui pengakuan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)-nya itu fatty matter, yang ternyata itu bukan fatty matter. Ini merupakan milestone awal," jelas Bimo beberapa waktu lalu, dikutip dari Antara.

Total nilai transaksi yang diduga terkait praktik tersebut mencapai Rp2,08 triliun, dengan potensi kerugian pajak diperkirakan sekitar Rp140 miliar.

Selain itu, manipulasi dokumen ekspor dengan memanfaatkan laporan Palm Oil Mill Effluent (POME) disebut telah berlangsung sejak 2021 hingga 2024.

Dalam periode itu, sebanyak 257 WP tercatat memakai modus POME dengan total PEB mencapai Rp45,9 triliun.

Modus ini dilakukan dengan melaporkan komoditas yang sebetulnya bukan POME sehingga tarif pajak yang dibayarkan menjadi jauh lebih rendah dari ketentuan semestinya.

Sumber: merdeka.com