Menteri Bahlil Klarifikasi Dugaan Tambang Ilegal Picu Bencana di Sumatra

Sebagai Menteri ESDM, Bahlil berkomitmen menata pengelolaan tambang agar tidak merusak lingkungan. Satu di antara langkahnya adalah mewajibkan perusahaan menyediakan jaminan biaya reklamasi pasca-pertambangan.

"Kepada adik-adik aktivis lingkungan, kami dari ESDM sekarang sangat ketat terhadap pertambangan. Termasuk di sektor Migas. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) menjadi sangat penting," tegasnya.

Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, menyampaikan bahwa dugaan aktivitas pertambangan ilegal sebagai penyebab banjir masih dalam tahap penyelidikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Tim Satgas telah turun ke lokasi untuk memeriksa kegiatan yang dicurigai ilegal.

"Yang terkait ilegal itu ada Satgas PKH. Mereka sudah turun ke lapangan dan melakukan pemetaan. Perusahaan pun memiliki kewajiban tertentu," jelas Yuliot.

Ia menambahkan bahwa perusahaan yang beroperasi tanpa izin akan dikenakan sanksi.

"Jika tidak memiliki perizinan, kegiatan tersebut dianggap ilegal, dan perusahaan akan didenda," katanya.

Sejak 22 November 2025, sejumlah wilayah di Sumatra Barat terdampak banjir bandang dan tanah longsor. Bencana ini tidak hanya merendam ribuan rumah dan merusak infrastruktur, tetapi juga menelan korban jiwa.

Data Basarnas per 29 November 2025 mencatat 22 orang meninggal dan 12 orang masih dalam pencarian.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumbar menekankan bahwa bencana ini merupakan hasil krisis ekologis yang telah berlangsung selama dua dekade.

"Cuaca ekstrem hanya pemicu. Bencana sebesar ini terjadi karena akumulasi kerusakan ekologis bertahun-tahun," ujar Tommy Adam, Ketua Divisi Penguatan Kelembagaan dan Hukum Lingkungan Walhi Sumbar, Jumat (28-11-2025).

Tommy menjelaskan, bencana di Sumatra Barat muncul akibat ketidakadilan dalam penggunaan ruang dan lemahnya pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah.

Degradasi hutan, kerusakan daerah aliran sungai, konversi lahan, penambangan ilegal, serta pembangunan tanpa memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) saling berhubungan sebagai faktor penyebab.

"Seluruh kajian risiko bencana dan aturan tata ruang sebenarnya sudah ada, tapi pemerintah daerah tidak serius mengimplementasikannya," ucapnya.

Ia menambahkan, bencana ekologis di wilayah yang sama terjadi setiap tahun. Fenomena kayu hanyut di sungai saat banjir menjadi bukti aktivitas penebangan di hulu DAS yang masih berlangsung.

"Itu bukan fenomena alam, tapi tanda nyata kerusakan di hulu," ujarnya.

Tommy menekankan pentingnya tindakan nyata dalam pengelolaan lingkungan agar bencana serupa tidak terjadi di masa depan.

Sumber: merdeka.com