DJP Kumpulkan 200 Pelaku Usaha Sawit, Bahas Dugaan Manipulasi Pajak

Bimo menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat tata kelola industri sawit agar lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menjaga daya saing Indonesia di pasar global.

"Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat penerimaan negara," tambahnya.

DJP, kata Bimo, akan menjalankan pengawasan secara profesional dan proporsional, sambil tetap membuka ruang dialog dengan pelaku usaha agar peningkatan kepatuhan tidak menghambat aktivitas ekonomi.

Dalam forum yang sama, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan apresiasi kepada para peserta yang hadir.

Ia menyebut sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya berkesinambungan pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor sawit, satu di antara penopang besar perekonomian nasional.

"Terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir di acara pagi ini. Sebenarnya saya tidak dijadwalkan hadir, ini mendadak. Kata Pak Bimo tadi, kalau Pak Menteri datang semoga pendapatan pajaknya bisa meningkat banyak," kata Purbaya.

Menyoal operasi gabungan Kementerian Keuangan dan Polri yang pada awal November 2025 berhasil membongkar penyelundupan produk turunan CPO, Purbaya menegaskan bahwa langkah tersebut tidak bertujuan menekan dunia usaha.

Menurutnya, yang diutamakan adalah kepatuhan terhadap aturan.

"Kalau ada kesulitan atau masalah apa pun, laporkan ke saya. Kita bereskan. Yang jelas, kami ingin industri sawit ini tetap menjadi tulang punggung industri Indonesia," tegasnya.

Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Kebijakan fiskal, kata dia, diarahkan untuk memberi manfaat bagi pelaku usaha sekaligus menjaga penerimaan negara.

"Teman-teman dunia usaha, mohon kerja samanya demi kelancaran kita semua dan untuk memaksimalkan kontribusi Anda bagi negara ini," ujar Purbaya.

Sumber: merdeka.com