Menteri LH Paparkan Tiga Faktor Utama yang Memperburuk Banjir Tapanuli Selatan

Hanif menegaskan bahwa terdapat tiga aktivitas yang memberikan kontribusi besar terhadap memburuknya kondisi hidrologis di Tapanuli Selatan.

Faktor pertama adalah keberadaan hutan tanaman industri (HTI). Pembukaan lahan skala besar untuk HTI dinilai menurunkan daya resap tanah.

Kondisi ini memicu kenaikan limpasan air hujan dan mempercepat aliran air menuju sungai sehingga banjir lebih mudah terjadi.

Kedua, pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) juga disebut sebagai sumber tekanan lingkungan. Proses penataan bentang alam dan perubahan struktur sungai untuk kepentingan proyek kerap mengganggu kestabilan ekosistem dan memicu gangguan pada pola aliran di hulu DAS Batang Toru.

Faktor ketiga adalah aktivitas penambangan emas di sekitar aliran sungai. Operasi tambang tersebut dapat merusak struktur tanah, memperlebar sungai, menambah sedimentasi, dan menurunkan kapasitas sungai untuk menahan debit air.

"Semua ini memberi kontribusi signifikan terhadap tekanan lingkungan," ujar Hanif.

Menurut Hanif, identifikasi di lapangan memperlihatkan bahwa beban lingkungan di hulu Batang Toru tidak hanya dipengaruhi industri dan tambang.

Hamparan luas pertanian, baik lahan basah maupun lahan kering, juga ikut mengubah kemampuan lahan menyerap air hujan.

Perubahan tata guna lahan yang tidak terkendali ini ikut memperbesar risiko banjir.

KLH/BPLH kini menyiapkan tahap verifikasi detail agar seluruh temuan bisa diterjemahkan menjadi kebijakan korektif yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Pemerintah menilai pendekatan holistik sangat diperlukan karena permasalahan di DAS terkait langsung satu sama lain.

Hanif menekankan bahwa pemulihan lingkungan tidak bisa dilakukan secara terpisah-pisah. Ia menyebut intensitas curah hujan ekstrem yang kini mencapai 250 hingga 300 mm harus menjadi pertimbangan utama dalam penataan ruang dan evaluasi izin lingkungan.

"Semua temuan ini harus dinilai dalam satuan lanskap yang utuh, dengan intensitas hujan yang kini melampaui 250, bahkan 300 mm, KLH/BPLH akan review kembali seluruh persetujuan lingkungan yang berlaku di DAS Batang Toru," ujarnya.

Sebagai langkah awal, KLH/BPLH telah melakukan inspeksi mendadak terhadap dua perusahaan yang beroperasi di Batang Toru.

Jika ditemukan pelanggaran terkait pemanfaatan ruang atau aktivitas yang menambah potensi bencana, pemerintah siap menempuh langkah penegakan hukum. Upaya ini dilakukan untuk menekan risiko banjir serupa terjadi di masa mendatang.

Sumber: merdeka.com