UMP 2026 di Ambang Pengumuman, Pelaku Usaha Minta Kepastian Aturan

Bob menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengeluarkan hampir lima aturan berbeda terkait pengupahan.

Menurutnya, kondisi tersebut membuat perusahaan tidak leluasa menyiapkan langkah jangka menengah maupun panjang.

"Sebenarnya kan sudah ada regulasi, sudah hampir lima regulasi yang dikeluarkan yang selalu berubah-berubah. Itu yang sebenarnya yang kami inginkan agar regulasi itu nanti bisa lebih sustain sehingga kami bisa merencanakan bisnis kami dengan lebih baik lagi," ujar Bob.

Baginya, kepastian hukum menjadi kebutuhan utama agar dunia usaha tetap bergerak dan mampu menyerap tenaga kerja.

Dalam kesempatan yang sama, Bob menilai variasi upah minimum di berbagai daerah turut menimbulkan tantangan tersendiri. Ada daerah yang upah minimumnya tergolong tinggi, sementara di wilayah lain masih rendah.

Perbedaan itu, katanya, berpotensi mendorong perpindahan tenaga kerja dari daerah berupah rendah ke wilayah yang menawarkan upah lebih besar.

"Nah, mengenai besaran upah, ini kan variasi ada daerah yang upahnya minimumnya sudah tinggi, ada yang masih rendah yang dikhawatirkan nanti terjadi brain drain dari yang upah rendah ke upah tinggi. Itu kami yang harus cari jalan keluar bagaimana menghadapi hal seperti itu," kata Bob.

Bob juga mengingatkan bahwa struktur dunia usaha didominasi pelaku usaha kecil dan menengah. Menurutnya, sekitar 90 persen perusahaan di Indonesia adalah UKM, dan banyak di antaranya tidak memiliki kapasitas membayar upah minimum secara penuh.

"Perlu diperhatikan juga bahwa 90 persen perusahaan itu perusahaan kecil menengah. Jangan dikira anggota Apindo itu multinasional company semua ya. 90 persen adalah industri kecil menengah yang kemampuan bayar upah minimumnya itu cuma di bawah 50 persen. Itu kenyataan yang harus kita hadapi saat ini," ungkapnya.

Sumber: merdeka.com