Kemenhut Izinkan Kayu Hanyut Dipakai dalam Pemulihan Pascabanjir Sumatra

Kendati dapat dimanfaatkan, Laksmi menekankan bahwa kayu yang terbawa arus banjir tetap memiliki status hukum.

Kayu-kayu tersebut dikategorikan sebagai "kayu temuan" sehingga penanganannya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Ia menambahkan, pemanfaatan kayu hanyut tetap membutuhkan mekanisme pelaporan dan pencatatan yang disiplin demi menjamin keterlacakan.

Pengawasan ini penting agar tidak muncul praktik illegal logging atau upaya mencuci kayu dengan memanfaatkan situasi bencana.

Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa proses penyaluran tidak dapat dilakukan sepihak. Laksmi menyebut perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum agar distribusinya tepat sasaran.

"Penyaluran pemanfaatan kayu hanyutan untuk penanganan dan pemulihan pasca bencana diselenggarakan bersama secara terpadu antara Kementerian Kehutanan dengan instansi terkait pada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai unsur aparat penegak hukum (APH)," kata Laksmi.

Pendekatan terpadu ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan serta memastikan kayu benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat terdampak.

Selain mengatur pemanfaatan kayu hanyut, pemerintah menerapkan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat dari area pemanfaatan hutan di tiga provinsi tersebut.

"Kegiatan pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat yang berasal dari lokasi kegiatan pemanfaatan hutan di tiga provinsi tersebut dihentikan sementara sampai dengan ketentuan lebih lanjut," jelas Laksmi.

Kebijakan ini diambil untuk menutup peluang penebangan ilegal yang bisa disamarkan sebagai kayu hanyut, serta menjaga agar sumber material kayu yang beredar tetap jelas dan terverifikasi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah menempatkan kayu hanyut sebagai sumber daya penting dalam proses rekonstruksi. Di tengah akses logistik yang terbatas, pemanfaatan material lokal dianggap bisa mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak akibat banjir.

Meski begitu, setiap pemakaian kayu tetap diawasi ketat agar tidak keluar dari tujuan kemanusiaan dan pemulihan.

Pemerintah menegaskan bahwa aspek kemanusiaan dan legalitas harus berjalan seiring. Dengan prinsip keterlacakan, setiap batang kayu yang dimanfaatkan diharapkan membawa manfaat nyata bagi warga terdampak, bukan menjadi celah bagi penyimpangan.

Kebijakan ini sekaligus menunjukkan komitmen negara dalam menjaga kelestarian hutan sambil memastikan kebutuhan mendesak masyarakat di wilayah bencana dapat terpenuhi.

Sumber: merdeka.com