Menkeu Purbaya Klarifikasi Isu Bantuan Bencana dari Luar Negeri Dipungut Pajak

Purbaya menuturkan, fasilitas pembebasan bea masuk berlaku bagi barang bantuan penanggulangan bencana.

Namun, bantuan tersebut harus diajukan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan melampirkan rekomendasi resmi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

"Tinggal lapor ke BNPB, langsung bisa dilepas. Kalau tidak ada surat rekomendasi, ada juga yang masuk secara tidak resmi," jelasnya.

Dengan adanya rekomendasi resmi, proses pelepasan barang bantuan dapat berlangsung cepat dan tanpa hambatan sehingga distribusi ke korban bencana bisa lebih tepat sasaran.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Djaka Budhi Utama, menambahkan bahwa pemerintah telah menyiapkan fasilitas kepabeanan khusus untuk mendukung penanggulangan bencana alam.

Regulasi tersebut tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), salah satunya PMK Nomor 69 Tahun 2012, yang mengatur pembebasan bea masuk atas barang impor berupa hibah atau hadiah untuk kepentingan bencana.

"Pemerintah menyiapkan fasilitas kepabeanan untuk mendukung penanggulangan bencana sebagaimana diatur PMK Nomor 69, PMK 04 Tahun 2012, untuk barang impor berupa hibah atau hadiah bagi penanganan bencana," kata Djaka.

Sumber: merdeka.com