Bea Keluar Emas Resmi Ditetapkan, Menkeu Purbaya: Ini untuk Lindungi Pasokan Domestik

Dalam keterangan resmi, Purbaya menekankan pentingnya kebijakan ini di tengah kondisi cadangan emas Indonesia yang merupakan terbesar keempat di dunia.

Namun, cadangan bijih emas domestik mulai menyusut, sementara harga emas global melonjak hingga 4.076,6 dolar AS per troy ounce pada November 2025.

"Sejalan dengan pengembangan ekosistem bullion bank Indonesia, kebutuhan pasokan emas domestik meningkat. Karena itu, kebijakan bea keluar diperlukan untuk mendukung ketersediaan suplai emas di dalam negeri," jelas Purbaya.

PMK ini sejalan dengan Pasal 2A Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang menyebutkan bahwa bea keluar diterapkan untuk menjaga ketersediaan komoditas di dalam negeri sekaligus menstabilkan harga.

Penerapan bea keluar emas diharapkan mendorong hilirisasi, mendukung ekosistem bullion bank, meningkatkan pengawasan transaksi emas, serta mengoptimalkan penerimaan negara.

PMK 80 Tahun 2025 membagi ekspor emas ke dalam empat kategori dengan tarif berbeda:

• Dore dan emas dalam bentuk bongkah, ingot, atau batang tuangan: tarif tertinggi, 12,5-15%.
• Emas atau paduan emas berbentuk granules selain dore: tarif 10-12,5%.
• Emas atau paduan emas dalam bentuk bongkah, ingot, dan cast bars yang tidak ditempa: tarif 7,5-10%.
• Minted bars atau emas batangan cetak dengan desain tertentu: tarif 7,5-10%.

Bea keluar emas dihitung berdasarkan harga referensi emas yang ditetapkan Menteri Perdagangan, mengacu pada harga mineral acuan.

Perhitungannya dilakukan secara ad valorem, yakni persentase dari harga ekspor, dengan formula yang meliputi tarif bea keluar, jumlah satuan barang, harga ekspor per satuan, dan nilai tukar mata uang.

Harga ekspor ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui Harga Patokan Ekspor (HPE).

Pengenaan bea keluar emas dan durasinya mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang energi, sumber daya mineral, maupun perdagangan.