Menkeu Purbaya Buka Opsi Penghapusan Utang Pemda Pascabencana Sumatra

Meski begitu, penghapusan utang tidak dilakukan secara menyeluruh tanpa melihat kondisi di lapangan. Pemerintah akan menyesuaikan kebijakan tersebut dengan tingkat kerusakan infrastruktur yang dibiayai.

Apabila proyek infrastruktur masih berdiri dan berfungsi, kewajiban pembayaran utang Pemda tidak dihapus sepenuhnya, melainkan disesuaikan.

"Tapi, kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya. Kalau jembatannya masih itu, masa dibebasin. Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kami lihat kondisinya seperti apa," lanjutnya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak ragu untuk menihilkan nilai proyek yang benar-benar hilang akibat bencana.

"Kami siap untuk menolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kami nolkan," katanya.

Sementara itu, Purbaya juga menegaskan sikapnya terkait penanganan pakaian balpres impor ilegal yang disita Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Ia menolak usulan agar barang sitaan tersebut disalurkan kepada korban bencana di Sumatra.

Menurut dia, bantuan untuk korban bencana sebaiknya berasal dari barang baru yang dibeli dari produk dalam negeri.

"Kalau saya suruh sumbang, saya beli barang baru, saya kirim ke sana, produksi dalam negeri," ujar Purbaya saat berada di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (12-12-2025).

Purbaya menegaskan, meski pakaian balpres impor ilegal tersebut masih baru, tidak ada kebijakan yang membolehkan barang sitaan disalurkan sebagai bantuan, termasuk arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Sumber: merdeka.com