Soal UMP 2026, Buruh Ajukan Tiga Tuntutan ke Pemerintah

Ia menyebut tuntutan tersebut muncul sebagai respons atas kekecewaan buruh terhadap skema kenaikan UMP 2026 yang telah ditetapkan pemerintah.

Formula yang digunakan, yakni inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien alpha 0,5 hingga 0,9, dinilai belum cukup menjamin terpenuhinya kebutuhan hidup layak (KHL).

"Padahal, Putusan Mahkamah Konstitusi secara jelas menyatakan bahwa upah minimum harus mengandung prinsip KHL, keadilan, dan kemanusiaan, bukan sekadar pendekatan teknokratis berbasis angka makro ekonomi," kata Mirah.

Ia juga menyoroti waktu penetapan kebijakan pengupahan yang dinilai molor.

Menurut Mirah, aturan tersebut semestinya sudah ditetapkan pada November 2025, tetapi baru diputuskan menjelang akhir Desember.

Mirah menambahkan, lamanya proses pembahasan seharusnya menghasilkan kebijakan yang lebih berpihak kepada pekerja.

Namun, hasil yang ada dinilai masih jauh dari harapan, dengan kenaikan upah yang relatif minim.

"Dalam kondisi harga pangan, transportasi, listrik, BBM, pendidikan, dan kesehatan yang terus meningkat, kenaikan upah minimum tanpa pengendalian biaya hidup akan menjadi sia-sia dan tidak berdampak nyata terhadap kesejahteraan pekerja," cetusnya.

Ia juga mengingatkan bahwa pelimpahan penetapan UMP kepada pemerintah daerah berpotensi memicu gelombang kekecewaan hingga aksi unjuk rasa di berbagai wilayah.

"Hal ini tentu tidak kondusif bagi stabilitas hubungan industrial dan iklim ketenagakerjaan nasional," tegasnya.

Sementara itu, pemerintah telah menetapkan dasar hukum pengupahan untuk 2026. Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan yang memuat formula penghitungan UMP.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyampaikan bahwa PP tersebut ditandatangani Presiden Prabowo pada Selasa (16-12-2025).

"Alhamdulillah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," kata Yassierli.

Yassierli menjelaskan, penyusunan PP Pengupahan dilakukan melalui kajian dan pembahasan mendalam, serta telah dilaporkan kepada Presiden. Formula yang ditetapkan disebut mengakomodasi aspirasi dari kalangan pengusaha maupun serikat pekerja.

"Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, dengan rentang alfa 0,5 sampai 0,9," jelas Yassierli.

"Kebijakan Bapak Presiden ini merupakan bentuk komitmen untuk menjalankan putusan MK Nomor 168/2023," tambahnya.

Yassierli juga menegaskan bahwa penghitungan kenaikan upah minimum akan dilakukan oleh Dewan Pengupahan Daerah, yang selanjutnya memberikan rekomendasi kepada gubernur di masing-masing provinsi.

Sumber: merdeka.com