Pakar Hukum Lingkungan UI Tekankan Pentingnya Evaluasi Kebijakan Pemanfaatan SDA, Cegah Terulangnya Bencana Banjir dan Longsor

Penampakan Kerusakan Lahan dan Permukiman di Kabupaten Bener Meriah Aceh Pasca Terjangan Banjir Bandang Sumatra — Pemerintah Kabupaten Bener Meriah telah mengumumkan status darurat bencana untuk memobilisasi bantuan dan upaya pemulihan. Tampak dalam foto, sebuah jembatan yang rusak akibat banjir bandang terlihat di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, pada Kamis 4 Desember 2025. (CHAIDEER MAHYUDDIN/AFP)

Bola.com, Jakarta - Andri Gunawan Wibisana, seorang pakar hukum lingkungan dari Universitas Indonesia (UI), berpendapat pemerintah harus melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam (SDA).

Menurutnya, evaluasi ini sangat penting untuk mencegah terulangnya bencana lingkungan yang telah terjadi di berbagai daerah, termasuk di Sumatra.

Andri juga memberikan penghargaan kepada pemerintah atas langkah-langkah penegakan hukum yang diambil dalam menanggapi bencana lingkungan di beberapa wilayah.

Apresiasi tersebut diberikan setelah pemerintah mencabut 22 izin usaha pemanfaatan hutan (PBPH) yang dianggap bermasalah dan melakukan penyegelan terhadap sejumlah industri ekstraktif di daerah yang terdampak bencana, seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Walaupun demikian, ia menilai bahwa tindakan tersebut belum cukup jika tidak diimbangi dengan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemanfaatan sumber daya alam.

"Review ini penting agar bencana banjir dan longsor tidak terulang. Deforestasi atau kerusakan lingkungan yang di Sumatera sudah parah, kemudian pindah ke tempat lain yang masih bisa, Papua misalkan. Artinya deforestasinya berpindah tempat, dan akibatnya bencana yang terjadi di Sumatera bisa terjadi di tempat-tempat lain," ungkap Andri, seperti yang dilansir oleh Antara, Selasa (23/12/2025).

2 dari 3 halaman

Pengawasan Kurang Efektif

Potret Terkini Aceh Tamiang Pasca Terjangan Banjir Bandang Sumatra — Berdasar informasi dari data bencana hidrometeologi siklon tropis senyar yang dikeluarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Aceh Tamiang pada Kamis (4/12) malam, setidaknya terdapat 2.698 rumah warga di Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami kerusakan parah. Tampak foto udara yang diambil menggunakan drone ini menunjukkan wilayah yang terdampak banjir bandang di Aceh Tamiang, Pulau Sumatra, Kamis 4 Desember 2025. (AP Photo/Binsar Bakkara)

Pentingnya peninjauan kebijakan terkait pemanfaatan sumber daya alam (SDA) semakin mendesak, mengingat ancaman deforestasi tidak hanya berasal dari aktivitas ilegal, tetapi juga dari kegiatan yang memiliki izin resmi yang berdampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan usaha pemanfaatan SDA dinilai masih kurang efektif dan belum berjalan dengan baik.

Dalam situasi ini, Perkumpulan Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI) mengemukakan sejumlah tuntutan, antara lain "penerapan moratorium perizinan baru serta peninjauan ulang izin di kawasan hutan," terutama yang terkait dengan kegiatan ekstraktif.

PHLI juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi dengan cara mengumumkan semua nama industri yang telah mendapatkan izin berusaha di kawasan hutan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap perusahaan yang terbukti merusak hutan dan lingkungan hidup.

3 dari 3 halaman

Evaluasi Sangat Mendesak

Bencana Sumatra — Gambar udara ini menunjukkan jembatan rusak akibat banjir bandang di jalan utama yang menghubungkan Aceh dan Sumatra Utara di Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh, Indonesia pada 28 November 2025. (Chaideer MAHYUDDIN/AFP)

Pengaturan izin pemanfaatan sumber daya alam perlu dilakukan dengan lebih baik agar prinsip keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Setiap izin yang dikeluarkan harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung ekosistem, serta berupaya menjaga fungsi ekologis kawasan hutan.

Pendekatan ini dianggap penting agar pemanfaatan sumber daya alam tidak menyebabkan kerusakan lingkungan atau meningkatkan risiko bencana di masa mendatang. Sebelumnya, sejumlah daerah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami bencana banjir dan longsor yang cukup parah.

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 1.090 orang telah kehilangan nyawa akibat bencana tersebut. Selain itu, BNPB juga melaporkan bahwa 186 orang masih dinyatakan hilang hingga saat ini.

Bencana ini memberikan dampak yang signifikan, mempengaruhi 52 kabupaten dan kota di tiga provinsi tersebut. Dengan melihat data dan dampak yang terjadi, sangat jelas bahwa pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan bertanggung jawab.